TRIBUNSTYLE.COM - Aksi demonstrasi untuk mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tampaknya masih akan terus berlanjut.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah menggelar unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Mereka mengusung lima tuntutan untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Aliansi Rakyat Memanggil berencana menggelar aksi pada Sabtu (13/6/2026) di Pertigaan Gejayan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.
Aksi yang berlangsung siang hari ini untuk merespons kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga BBM non-subsidi.
Juru bicara Aliansi Rakyat Memanggil, Marsinah mengatakan, rakyat Indonesia tidak kekurangan slogan dan suguhan sandiwara politik.
Rakyat dinilai semakin langka menemui kejujuran dan kepedulian penguasa terhadap kenyataan yang dihadapi rakyatnya sehari-hari.
Apalagi di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, menyempitnya ruang kebebasan sipil, dan kebijakan-kebijakan yang semakin jauh dari kebutuhan rakyat, pemerintah justru terus memproduksi proyek-proyek besar yang rawan korupsi, sentralisasi kekuasaan dan pemborosan anggaran.
Menurut dia, terjadinya inflasi pada bulan Mei 2026 karena didorong oleh kenaikan harga pangan seperti cabai, beras, minyak goreng hingga bawang merah.
"Ironisnya, kritik yang seharusnya menjadi bagian sehat dari demokrasi justru kerap dicurigai sebagai ancaman. Pengamat, akademisi, jurnalis, aktivis hingga warga biasa yang menyampaikan keberatan sering dituduh memiliki motif tersembunyi atau kepentingan asing. Padahal demokrasi tidak tumbuh dari pujian yang dipaksakan, melainkan dari keberanian mengoreksi kekuasaan," tegas Marsinah.
Boengkoes yang juga juru bicara aliansi, menambahkan, jejak digital Presiden Prabowo di media sosial belakangan kembali beredar luas.
Hal ini menjadi pengingat kembali bagi publik, bagaimana dulu ia keras mengkritik berbagai praktik pemerintahan lewat ketimpangan ekonomi, oligarki, korupsi, hingga lemahnya keberpihakan negara kepada rakyat.
"Namun setelah lebih dari setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, banyak warga justru merasakan keadaan yang tidak lebih baik, bahkan dalam sejumlah aspek semakin mengkhawatirkan. Kebijakan publik bergerak di antara populisme dan elitisme," urainya.
Boengkoes percaya bahwa mengingat bukanlah tindakan subversif. Sebab mengingat adalah tanggung jawab warga negara.
"Kami ingat janji-janji yang pernah diucapkan. Kami ingat bahwa demokrasi seharusnya menjamin hak rakyat untuk bersuara, bukan menuntut rakyat untuk diam," ucap dia.
Berikut adalah poin tuntutan dari Aliansi Rakyat Memanggil:
1. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis yang rawan korupsi dan minim pengawasan publik.
2. Tolak Koperasi Desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.
3. Cabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer. Lindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Selidiki dan adili seluruh pelaku pelanggaran HAM dari unsur TNI maupun Polri.
4. Wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.
5. Wujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis yang dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
6. Pulihkan dan tingkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.
7. Lindungi hak-hak pekerja. Hentikan eksploitasi PRT, guru, buruh tani, buruh tambang, dan buruh manufaktur.
8. Turunkan harga bahan pokok, BBM, dan tarif utilitas publik. Rakyat bukan penanggung beban akibat korupsi dan salah urus negara.
(TribunStyle.com)(TribunJogja.com/Ahmad Syarifudin)
