TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Di tengah melimpahnya perkebunan kelapa sawit yang membentang di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), harga minyak goreng bersubsidi MinyakKita justru masih bertahan di atas harga yang diharapkan masyarakat.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kotim karena turut menyumbang inflasi daerah.
Persoalan tersebut terungkap saat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kotim melakukan inspeksi lapangan ke PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) di wilayah Bagendang, Jumat (12/6/2026).
Dari hasil pengecekan, stok Minyakita di tingkat produsen dipastikan masih tersedia, namun distribusi ke pasar dinilai belum berjalan optimal.
Manajer PT SSM Bagendang, Zul Hendro, menjelaskan bahwa produksi minyak goreng perusahaan memang mengalami penurunan sekitar lima persen dalam beberapa waktu terakhir.
Penurunan tersebut dipicu penyesuaian kuota ekspor yang berdampak pada volume produksi.
"Pendistribusian sebenarnya lancar. Memang produksi ada menurun sedikit karena kami menyesuaikan kuota ekspor. Dari awal bulan ini sampai Juni, pasokan lebih banyak kami alokasikan ke Bulog karena produksi sedang menurun,” ujar Zul Hendro, Sabtu (13/6/2026).
Ia menerangkan, Minyakita merupakan bagian dari kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang harus dipenuhi perusahaan sebelum melakukan ekspor produk turunan kelapa sawit.
Karena itu, di tengah penurunan produksi, perusahaan memilih memprioritaskan seluruh pasokan Minyakita kepada Bulog.
“MinyakKita ini bagian dari kewajiban DMO. Jadi kalau kami ingin melakukan ekspor, ada kewajiban untuk memenuhi kuota kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu,” katanya.
Sebelumnya, PT SSM masih mampu menyalurkan MinyakKita tidak hanya melalui Bulog, tetapi juga ke sejumlah jaringan distribusi lain di Kotim dan beberapa wilayah Kalimantan Tengah.
Namun kini, seluruh kuota yang tersedia difokuskan untuk memenuhi kebutuhan Bulog.
“Karena kuota produksi kami turun, saat ini kami tidak memberikan pasokan ke jaringan distribusi lainnya. Semuanya kami fokuskan ke Bulog terlebih dahulu,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Kotim Irawati menilai akar persoalan tingginya harga MinyakKita bukan terletak pada ketersediaan stok di tingkat produsen.
Menurutnya, terdapat kendala pada pola distribusi yang membuat pasokan di tingkat pedagang menjadi terbatas.
“Stok aman, tetapi yang menjadi perhatian kami adalah cara penyalurannya. Jangan sampai terlalu banyak tempat singgahnya. Kalau memang dari produsen langsung ke Bulog dan dari Bulog ke mitra, maka harus dipastikan distribusinya berjalan lancar,” ujar Irawati.
Irawati mengaku cukup heran melihat kondisi tersebut.
Sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, Kotim justru menghadapi persoalan harga minyak goreng yang menjadi penyumbang inflasi.
“Saya merasa aneh juga. Kotim ini penghasil sawit terbesar, tetapi minyak goreng justru menjadi penyumbang inflasi. Setelah kami turun ke lapangan, ternyata ada persoalan pada pola distribusinya,” ungkapnya.
Dari hasil penelusuran di lapangan, diketahui jatah pasokan Minyakita yang diterima mitra Bulog mengalami pengurangan cukup signifikan.
Jika sebelumnya satu kali pengiriman bisa mencapai sekitar 50 dus, kini jumlahnya hanya berkisar 20 dus per pengiriman.
“Dulu mitra mendapatkan sekitar 50 dus setiap pengiriman, sekarang hanya sekitar 20 dus. Dari situ kemudian terjadi kelangkaan di tingkat pedagang dan harga menjadi naik,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Kotim pun berencana menggelar rapat lanjutan bersama Bulog dan pihak terkait guna mencari solusi agar distribusi MinyakKita lebih efektif.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan di pasar sekaligus menekan harga agar kembali sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“Kami akan rapat lagi setelah sidak ini. Fokusnya bagaimana pengaturan distribusi Minyakita kepada mitra yang sudah terdaftar di Bulog bisa lebih baik,” pungkas Irawati.
