TRIBUNNEWS.COM - Gelombang demo tolak kenaikan BBM dan kebijakan pemerintah lainnya belum usai.
Sebelumnya, aksi demo telah dilakukan sejak Kamis (11/6/2026) hingga Jumat (12/6/2026).
Aksi demo tolak kenaikan BBM tersebut ada di sejumlah daerah, seperti di Makassar pada Kamis siang, Jakarta, dan Solo pada Jumat kemarin.
Hari ini, Sabtu (13/6/2026), Aliansi Rakyat Memanggil bakal gelar aksi di Pertigaan Gejayan, Kabupaten Sleman, Di Yogyakarta.
Aksi tersebut direncanakan dimulai pukul 14.00 WIB.
Boengkoes, Jubir Aliansi Rakyat Memanggil mengatakan, setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, banyak warga yang merasa tidak ada keadilan.
"Namun setelah lebih dari setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, banyak warga justru merasakan keadaan yang tidak lebih baik, bahkan dalam sejumlah aspek semakin mengkhawatirkan,"
"Kebijakan publik bergerak di antara populisme dan elitisme," urainya.
Dalam aksinya nanti, ada delapan tuntutan yang akan disuarakan, yakni:
1. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis (BMKG yang rawan korupsi dan minim pengawasan publik.
2. Tolak Koperasi Desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.
Baca juga: Mahasiswa Demo Minta Pemerintah Stop Boros APBN, Qodari: Pak Prabowo Justru Menghemat Sampai Rp300 T
3. Cabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer. Lindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Selidiki dan adili seluruh pelaku pelanggaran HAM dari unsur TNI maupun Polri.
4. Wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.
5. Wujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis yang dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
6. Pulihkan dan tingkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.
7. Lindungi hak-hak pekerja. Hentikan eksploitasi PRT, guru, buruh tani, buruh tambang, dan buruh manufaktur.
8. Turunkan harga bahan pokok, BBM, dan tarif utilitas publik. Rakyat bukan penanggung beban akibat korupsi dan salah urus negara.
Aksi demo juga terjadi di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).
Aksi yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus ini digelar di depan Gedung DPRD Solo.
Dalam aksi tersebut, ada sejumlah poin yang disampaikan, termasuk menuntut pemerintah untuk menghentikan program MBG.
Aksi demo berlangsung sejak 15.30 WIB hingga menjelang Magrib.
Koordinator aksi, Revaino Wijaya mengatakan, program MBG ini menguras APBN.
Baca juga: 4 Fakta Demo di Jakarta, Sempat Memanas hingga 2 Pria Diduga Penyusup Ditangkap, Bukan Mahasiswa
"Itu cukup menguras APBN dan mengganggu konsentrasi hari ini," ujarnya.
Tak hanya itu, mereka juga meminta masyarakat untuk segera melakukan langkah memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
RUU Polri yang baru saja disahkan juga jadi salah satu poin yang diusung karena bisa mengancam ruang sipil masyarakat.
"Yang ketiga kami menuntut untuk membatalkan RUU Polri. Karena hari ini kita sadari, ruang-ruang sipil kita terenggut angkatan bersenjata, entah itu TNI maupun Polri," jelasnya, dikutip dari TribunSolo.com.
(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJogja.com, AHmad Syarifudin)(TribunSolo.com, Tri Widodo)
