WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin berubah menjadi panggung ketegangan yang memikat perhatian publik pada Jumat sore (12/6/2026).
Di bawah kepungan barikade berlapis TNI-Polri, ribuan mahasiswa dari aliansi BEM Universitas Indonesia (UI) dan berbagai kampus lainnya tertahan, memicu aksi saling dorong yang dramatis di depan Gedung Thamrin Nine.
Namun, di balik riuhnya kepulan isu ekonomi dan politik yang dibawa mahasiswa, sebuah kritik tajam justru datang dari ruang digital, membedah arah pergerakan moral ini.
Baca juga: Viral CCTV Bundaran HI Disebut Mati saat Demo BEM UI, Pemprov DKI Beri Penjelasan
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melalui akun X miliknya, melayangkan kritik terbuka yang menohok.
Ia menyoroti absennya isu krusial mengenai korps kepolisian dalam lima tuntutan utama mahasiswa, padahal DPR baru saja mengetuk palu Revisi UU Polri pada 9 Juni 2026—sebuah kebijakan yang dinilai banyak pihak memberikan "karpet merah" bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil.
"Baru 3 hari lalu UU karpet merah polisi ditetapkan - tetapi yang dikritik hanya TNI, mahasiswa tidak berani kritik Polri?" cuit Said Didu tajam, Sabtu (13/6/2926).
Said Didu bahkan menambahkan bahwa dirinya belum melihat gerakan mahasiswa yang secara berani menyentuh "Geng SOP" (Solo, Oligarki, dan Parcok), yang menurutnya menjadi akar perusakan tatanan bangsa.
"Intinya saya blm pernah melihat mahasiswa kritik geng SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok). Dulu juga tuntutan 17 dan 8 juga begitu.
Padahal yg merusak bangsa ini tdk terlepas dari kelakuan Geng SOP," ujar Didu
Senada dengan Didu, jurnalis senior Uni Lubis juga menyoroti tidak adanya poin tuntutan yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mundur dari jabatannya, dengan ikut berkomentar dicuitan Didu.
Bara di Jalanan: Alasan Memilih Jantung Ekonomi
Di atas aspal Sudirman, realitasnya tidak kalah pelik.
Sejak siang, gelombang mahasiswa dipaksa melakukan longmarch dari Semanggi setelah bus-bus mereka diadang Brimob.
Ketika bentrokan pecah sekira pukul 16.30 WIB, botol plastik hingga tameng besi menjadi saksi bisu kemarahan mahasiswa yang dilarang mendekati Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Baca juga: Diduga Penyusup, Polisi Tangkap Dua Pemuda Pembawa Melotov di Aksi Demo Mahasiswa
Polda Metro Jaya berdalih, Bundaran HI adalah urat nadi perekonomian ibu kota, bukan tempat menyampaikan aspirasi.
Namun bagi mahasiswa, pelarangan ini justru mempertegas pesan yang ingin mereka sampaikan.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, mengungkapkan sebuah alasan sentimentil sekaligus getir di balik pemilihan lokasi aksi kali ini.
Mahasiswa sengaja memboikot Gedung DPR dan Istana Kepresidenan karena sudah kehilangan kepercayaan total.
"DPR dan pemerintah saat ini sudah satu suara dalam kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kami tidak percaya lagi demo di sana. Kami di sini untuk menyadarkan masyarakat, bahwa kita semua sedang sama-sama menderita," ujar Athof dengan nada getir.
Lima Gugatan di Tengah Isu Sabotase
Aksi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" ini membawa lima tuntutan utama, yaitu:
Ketegangan sore itu sempat diwarnai isu sabotase digital ketika beredar kabar bahwa seluruh kamera pengawas (CCTV) di kawasan Bundaran HI mati total.
Meski hal ini segera dibantah oleh Juru Bicara Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim, yang menyebut adanya lonjakan akses publik yang memperlambat sistem, kecurigaan massa di lapangan telanjur memuncak sebelum mereka akhirnya membubarkan diri dengan tertib menjelang malam.
Aksi "Menuju Indonesia Bangkrut" ini menyisakan sebuah refleksi besar bagi gerakan mahasiswa modern.
Di satu sisi, mereka berhasil memotret penderitaan ekonomi rakyat jelata secara emosional.
Namun di sisi lain, catatan kritis dari para tokoh bangsa menjadi cermin retak: Apakah mahasiswa hari ini benar-benar berani berdiri tegak melawan seluruh gurita kekuasaan, ataukah mereka justru sedang berkompromi dengan sebagian di antaranya, seperti kritik Didu.
