Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam jika Iran gagal mencapai kesepakatan nuklir akhir dengan AS, maka akan ada serangan militer baru terhadap Teheran.
Ancaman ini disampaikan Trump setelah pengumuman kesepakatan damai AS-Iran, yang awalnya diungkap oleh mediator Pakistan dan kemudian dikonfirmasi oleh Presiden AS tersebut dalam pernyataan terpisah.
Dalam wawancara dengan media terkemuka AS, (NYT), seperti dilansir , Senin (15/6/2026), Trump mengatakan bahwa kesepakatan yang telah dicapai antara AS dan Iran pada akhirnya akan memastikan bahwa Selat Hormuz "bebas pungutan tol secara permanen".
Trump juga melontarkan peringatan terbaru terhadap Iran, di mana dia mengatakan jika Iran tidak mencapai kesepakatan nuklir dengan AS -- sebuah proses yang menurut para penasihat Trump diperkirakan akan dimulai pada Jumat (19/6) di Swiss, maka dirinya akan memulai kembali serangan militer terhadap Iran, atau menjadikan AS sebagai "penjaga Timur Tengah" dengan imbalan 20 persen pendapatan kawasan tersebut.
Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan pada Senin (15/6) pagi bahwa AS dan Iran telah mencapai kesepakatan damai usai rentetan negosiasi intensif. Dikatakan oleh Sharif bahwa Washington dan Teheran sepakat menyatakan penghentian "segera dan permanen" untuk pertempuran di semua front, termasuk Lebanon.
Trump kemudian mengonfirmasi kesepakatan damai tersebut, dengan mengatakan bahwa: "Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak!"
Meskipun ketentuan dalam kesepakatan damai itu belum diungkap ke publik, peringatan terbaru Trump itu tampaknya merujuk pada komitmen dari Iran yang belum diterima secara resmi atau masih menjadi subjek negosiasi di masa mendatang.
Nota kesepahaman antara AS dan Iran diketahui mengatur penangguhan pungutan tol di Selat Hormuz selama 60 hari dan kemudian menjanjikan dialog regional tentang masa depan.
NYT melaporkan bahwa Trump, sepanjang wawancara, membandingkan kesepakatan yang dicapainya dengan kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 yang dicapai di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Dia menegaskan bahwa kerangka kerja baru itu akan memastikan Teheran "tidak dapat mengembangkan atau membeli senjata nuklir".
Selama negosiasi tiga bulan terakhir dengan AS, para pejabat Iran menegaskan bahwa negaranya tidak akan melepaskan apa yang dianggapnya sebagai hak berdasarkan perjanjian untuk memperkaya uranium bagi tujuan sipil.
Menurut NYT dalam laporannya, Trump mengungkapkan bahwa AS masih merundingkan tentang apakah Iran akan menangguhkan pengayaan uranium selama 20 tahun. Trump juga mengisyaratkan bahwa dirinya mungkin akan menyetujui penangguhan selama 15 tahun, tetapi juga mengatakan bahwa Iran akan selamanya dibatasi untuk melakukan pengayaan uranium pada level rendah yang "tidak akan pernah dapat digunakan oleh militer".
