TRIBUNPALU.COM, PALU - Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Waktu Gerakan Indonesia Revolusi (WIR) mendesak pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis.

Hal itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Jl Sam Ratulangi Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Senin (15/6/2026).

Aksi tersebut dijadwalkan pada pukul 09.00 Wita yang diikuti sekitar 100 orang.

Gelombang massa aksi berasal dari dua Universitas yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Uviversitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, FSPIM dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Koordinator lapangan, Galang mengatakan bahwa unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, salah satunya yaitu disahkannya UU TNI-Polri.

Baca juga: Aksi di Depan DPRD Sulteng, Aksi Protes Kenaikan BBM, Harga Pangan hingga Desak Stop MBG

"Karena kita bisa lihat yang terjadi dimana aparat TNI-Polri bisa menduduki jabatan sipil," katanya kepada awak media.

Ia juga menyebut bahwa massa aksi menolak terkait kenaikan BBM dan harga pangan.

Yang mana kenaikan itu sangat berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

Ia menilai program tersebut sangat merugikan keuangan dan dapat menyerang kesehatan anak sekolah.

Dalam seruan aksi, mereka mengusung tema perjuangan bersama demi mewujudkan keadilan sosial dan perubahan yang dianggap lebih berpihak kepada rakyat.

Baca juga: Camat Tanambulava Sigi Apresiasi BWS Sulawesi III dan Pemkab, Batu Gajah Lindungi Fasilitas Publik

Aksi itu membawa 10 tuntutan, diantaranya :

1. Revisi Undang-Undang Polri dan TNI.

2. Penolakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR, 

3. Turunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

4. Hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

5. Evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN).

6. Berikan hak Guru honorer.

7. Jadikan pendidikan sebagai prioritas negara.

8. Stabilkan nilai Rupiah.

9. Pemberhentian pemborosan APBN.

10. Evaluasi pemerintahan Sulteng. (*)