TRIBUNTRENDS.COM - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang belakangan memicu keluhan masyarakat ternyata bukan keputusan yang diambil secara mendadak.
Di tengah meningkatnya beban hidup warga dan berbagai aksi protes yang bermunculan di sejumlah daerah, pemerintah mengungkap bahwa penyesuaian harga tersebut sebenarnya sudah seharusnya dilakukan beberapa bulan sebelumnya.
Namun, demi menjaga daya beli masyarakat yang saat itu masih tertekan, pemerintah memilih menahan kenaikan harga.
Keputusan itu membuat Pertamax tetap bertahan di level lama meski harga minyak dunia terus bergerak naik dan harga keekonomian BBM semakin menjauh dari harga jual di lapangan.
Penjelasan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, dalam dialog Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (14/6/2026).
Baca juga: 6 Tuntutan Demo BEM UBK Hari Ini: Tolak Kenaikan BBM, Minta MBG dan Kopdes Merah Putih Dihentikan
Menurut Anggia, jika mengacu pada mekanisme harga dan kondisi pasar global, seluruh produk BBM nonsubsidi semestinya sudah mengalami penyesuaian sejak April 2026.
Ia menjelaskan bahwa saat itu pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sehingga meminta badan usaha, baik milik negara maupun swasta, untuk menahan kenaikan harga sejumlah produk BBM nonsubsidi.
"Kalau kita bicara BBM nonsubsidi, harusnya semua jenis produk BBM nonsubsidi itu ikut naik pada April 2026, karena kalau kita bicara harga keekonomian untuk Pertamax, let's say (katakanlah) untuk Ron 92 itu harganya di Rb20 ribu," kata Anggia dalam dialog Kompas Petang, KompasTV, Minggu (14/6/2026).
Ia menegaskan bahwa keputusan menahan harga saat itu bukan tanpa alasan. Pemerintah berupaya menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah berbagai tekanan ekonomi.
"Dan ketika itu pemerintah masih mempertimbangkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Sehingga tidak hanya BBM subsidi saja yang harganya dijamin tidak naik, tapi juga ada beberapa produk BBM nonsubsidi yang pemerintah minta dikoordinasikan untuk badan usaha, baik swasta dan juga milik negara untuk bisa menahan harga terlebih dahulu."
Di tengah gelombang kritik yang muncul setelah harga Pertamax naik drastis, pemerintah mengakui bahwa kebijakan tersebut memang menambah beban masyarakat.
Menurut Anggia, pemerintah memahami reaksi publik karena bahan bakar memiliki pengaruh besar terhadap biaya transportasi maupun harga kebutuhan lainnya.
Meski demikian, pemerintah menilai kenaikan harga tersebut tidak dapat dihindari mengingat kondisi pasar energi dunia yang terus berubah.
Baca juga: Warga Karanganyar Khawatir BBM Subsidi Bakal Langka, Antrean Pertalite Mengular Imbas Pertamax Naik
Anggia menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia. Ketika harga bahan baku mengalami kenaikan, penyesuaian harga di dalam negeri menjadi sesuatu yang sulit dihindari.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menunda kenaikan tersebut selama beberapa waktu demi melindungi masyarakat.
"Ini adalah hal yang tidak bisa dihindari, seperti yang disampaikan tadi, seharusnya kenaikan harga BBM nonsubsidi ini terjadi pada awal April lalu, tapi dengan berbagai pertimbangan Pak (Presiden) Prabowo jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, maka sempat ditahan harganya," ujar dia.
Namun menurutnya, kebijakan menahan harga tidak dapat berlangsung terus-menerus karena dapat memengaruhi keberlanjutan pasokan dan tata kelola produk BBM di dalam negeri.
"Namun kalau ini terus diberlakukan, yang pasti yang terjadi adalah ketidakkonsistenan, kita tidak akan bisa menjaga kontinuiti produk BBM nantinya, kalau memang harga produknya dari luar, harga mentahnya saja sudah mengalami kenaikan."
Meski harga Pertamax dan sejumlah BBM nonsubsidi mengalami kenaikan, pemerintah memastikan bahwa masyarakat pengguna BBM bersubsidi tetap mendapatkan perlindungan.
Anggia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah memastikan kelompok rentan dan masyarakat kecil tidak terdampak oleh kenaikan harga energi.
Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga Pertalite dan Solar subsidi.
"Tapi yang jelas adalah kebijakan Pak Presiden seperti yang diarahkan ke Menteri ESDM, Pak Bahlil bahwa melindungi masyarakat kecil, melindungi kelompok rentan yang memang kondisinya saat ini sangat, sangat membutuhkan, makannya BBM subsidi Pertalite dan juga Solar subsidi dijamin tidak akan ada kenaikan (harga)," ujarnya.
Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut Dampak Kenaikan BBM Rp16.250 Bakal Minim: Pertamax Bukan Buat Angkutan Barang
Kenaikan harga terbaru membuat Pertamax (RON 92) yang sebelumnya dijual Rp12.300 per liter kini melonjak menjadi Rp16.250 per liter.
Sementara Pertamax Green (RON 95) yang sebelumnya dipasarkan Rp12.900 per liter naik menjadi Rp17.000 per liter.
Di sisi lain, pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar masih berada di level Rp6.800 per liter.
Kenaikan harga Pertamax ini menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot dalam beberapa pekan terakhir. Selain memicu keluhan dari kalangan pengguna kendaraan pribadi, kebijakan tersebut juga menjadi salah satu tuntutan utama dalam berbagai aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah daerah.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah yang sulit dihindari demi menjaga keberlangsungan pasokan BBM di tengah kenaikan harga energi global.
***
(TribunTrends/Kompastv)
