TRIBUN-SULBAR.COM - Massa dari 10 lembaga mahasiswa, tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat akan melaksanakan aksi turun ke jalan, dengan membawa tuntutan menanggapi isu nasional dan daerah, Senin (15/6/2026).
Titik aksi difokuskan di Tugu Pahlawan, Jl Gatot Soebroto, Majene sore ini.
Baca juga: Nasib Aktivis di Mamuju Ketahuan Peras Pelaku Tambang Ilegal Rp35 Juta, Seret Nama Kapolresta
Baca juga: Pegawai Dapur MBG Ditemukan Tewas di Kamar Kos, Suami Diamankan Polisi
Jenderal lapangan, Gilang Ramadan mengatakan aksi ini dilaksanakan atas dasar kekhawatiran mereka, bahwa pelan-pelan oleh kekuasaan saat ini, kebijakan pemerintah banyak tidak pro rakyat.
Ditambah militerisasi masuk ke urusan sipil, kemudian anggaran negara dihambur-hamburkan melalui program prioritas seperti MBG dan Koperasi Merah putih.
"Kawan-kawan kami dikriminalisasi hanya karena bicara. Rakyat disuruh sabar. Kami tidak bisa sabar untuk hal-hal seperti ini," ujar Gilang.
Gilang menuturkan, mereka membawa tujuh tuntutan isu nasional dan lima tuntutan isu daerah di Majene.
Kepada pemerintah pusat, pertama mereka meminta agar aktivis, mahasiswa, atau warga biasa yang ditangkap karena bersuara dibebaskan.
Kedua agar segera menghentikan militerisme di ruang sipil.
Ketiga mencabut undang-undang Polri yang hanya dianggap penguatan kewenangan tanpa pengawasan sipil.
Keempat hentikan pemborosan APBN, termasuk proyek yang tidak berguna dan alihkan ke yang benar-benar dibutuhkan.
Kelima tuntaskan pengentasan Angka Putus Sekolah (ATS).
Keenam turunkan Harga sembako dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketujuh, mereka meminta agar pemerinta evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hanya menghamburkan uang negara dan pelaksanaannya kacau, anggaran bocor dan sasarannya meleset.
"Evaluasi serius, bukan evaluasi seremonial," pinta Gilang.
Selain tuntutan isu nasional, massa kaat GIilang juga menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Bupati Majene, agar menolak tambang di pamboang Majene.
Kemudian mengentaskan kemiskinan ekstrem.
"Jangan sibuk membangun gedung kalau di bawah jembatan masih ada yang kelaparan," ujar Gilang.
Tuntutan selanjutnya mengevaluasi penetapan Kawasan hutan lindung, menuntaskan persoalan RSUD Majene.
Menuntaskan konflik penyegelan Sekolah Luar Biasa (SLB) anak-anak berkebutuhan khusus.
"Kami bagian dari negara ini, justru karena itu kami peduli. Tapi kesabaran punya batas. Dan hari ini kami sampaikan dengan tegas: jika negara terus berjalan menjauh dari rakyat, maka rakyat yang akan mengembalikannya, dengan atau tanpa izin kekuasaan," pungkas Gilang. (*)
