TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Aliansi Organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Abdullah Silondae–Tebaununggu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/6/2026).
Massa menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi sekaligus menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Unjuk rasa yang berlangsung sejak siang hari ini memicu kemacetan arus lalu lintas disalah satu jalur tersibuk di Kota Kendari.
Mahasiswa melakukan blokade jalan dengan menggunakan tong sampah dan membakar ban bekas tepat di tengah perempatan jalan.
Berdasarkan pantauan di lapangan hingga pukul 15.34 Wita, massa aksi silih berganti menyampaikan orasi di atas mobil pikap yang diparkir sebagai panggung.
Baca juga: Aksi Demo Mahasiswa UHO Kendari Tolak Kenaikan Harga BBM di Bundaran Tank, Diwarnai Bakar Ban
Akibat penutupan akses ini, sejumlah pengendara roda empat terpaksa memutar balik untuk mencari jalur alternatif.
Pemilihan lokasi unjuk rasa di Jalan Abdullah Silondae dinilai simbolis mengingat kawasan ini merupakan pusat pemerintahan dan kebijakan publik di Kota Kendari.
Di sekitar lokasi aksi, berdiri sejumlah kantor instansi vital, yakni Kantor Kejaksaan Negeri Kendari dan Kantor Wali Kota Kendari.
Jarak lokasi aksi hanya terpaut sekitar 50 meter dari Kantor DPRD Sulawesi Tenggara dan 500 meter dari Rumah Jabatan Gubernur Sultra.
Selain sebagai pusat pemerintahan, kawasan ini juga menjadi ruang publik bagi masyarakat Kendari.
Baca juga: Respons Kenaikan Harga BBM, Rasmin Jaya Ajak Mahasiswa di Sulawesi Tenggara Bergerak
Lokasi tersebut bersinggungan langsung dengan Kawasan Tugu Eks MTQ yang dikenal sebagai pusat UMKM dan kuliner bagi warga lokal, terutama malam hari.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk yang secara spesifik menyoroti efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka menilai kebijakan itu perlu dievaluasi di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM non subsidi yang dianggap membebani masyarakat kelas menengah.
Belum ada perwakilan pemerintah daerah yang menemui massa aksi untuk menanggapi tuntutan tersebut. (*)
(TribunnewsSultra.com/Sugi Hartono)
