Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bandar Lampung, Josua Sitorus, menyampaikan enam tuntutan dalam aksi Aliansi Lampung Tarik Mandat di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).
Baca juga: Gubernur Mirza Jadi Warga Pertama Didata BPS dalam Sensus Ekonomi 2026
Josua mengatakan, tuntutan utama massa adalah menjadikan pendidikan sebagai prioritas pemerintah dengan menjamin akses yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
Menurutnya, negara berkewajiban memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, demonstran juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.
“Kami menuntut pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk stabilitas harga bahan pokok dan BBM,” ujar Josua.
Dalam aksinya, Aliansi Lampung Tarik Mandat turut meminta evaluasi dan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
Massa juga menyoroti rencana revisi Undang-Undang Polri dan mendesak agar regulasi tersebut ditinjau ulang, sekaligus menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.
Tuntutan lainnya mencakup penerapan pajak kekayaan sebagai upaya mendorong keadilan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial, serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai masih belum berjalan optimal.
Mereka meminta pemerintah menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dan menjamin perlindungan hak warga negara secara konsisten.
Josua menegaskan, enam tuntutan tersebut merupakan aspirasi publik yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan.
Seusai aksi yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB, massa membubarkan diri dan menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak terkait.
Mereka juga mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar apabila tuntutan tidak direspons.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memantau langsung jalannya unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).
Marindo terlihat turun dari ruang kerjanya dan menuju halaman Sekretariat Pemprov Lampung untuk memantau situasi aksi sekitar pukul 12.50 WIB.
Pantauan Tribunlampung.co.id, tidak hanya menyaksikan dari kejauhan, Marindo juga sempat berbincang dengan sejumlah pihak di lokasi, termasuk dengan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay.
Sementara itu, di lokasi aksi, aparat kepolisian sebelumnya membuka kembali blokade kawat berduri yang sempat dipasang di depan pintu masuk Kantor DPRD Lampung pada Senin siang. Pembukaan tersebut dilakukan setelah adanya instruksi dari Kapolresta Bandar Lampung, menyusul proses negosiasi antara pihak kepolisian dan massa aksi.
Kawat berduri itu mulai dibuka sekitar pukul 11.40 WIB, setelah sebelumnya sempat menghambat laju massa yang ingin memasuki area kantor DPRD Lampung.
Sebelumnya, massa aksi sempat mendesak untuk masuk ke dalam gedung DPRD. Namun, upaya tersebut tertahan karena polisi memasang pagar kawat berduri di pintu masuk utama.
Situasi sempat memanas ketika koordinator aksi meminta akses masuk. Dalam proses tersebut, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay meminta alasan yang jelas terkait permintaan pembukaan akses.
“Saya akan membuka pagar kawat itu, tapi kasih saya alasan yang rasional agar saya membuka pagar kawat ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan aparat di lokasi semata-mata untuk menjaga keamanan gedung pemerintahan.
“Tugas kami di sini hanya mengamankan kantor pemerintahan. Kami tidak ada maksud untuk menghalang-halangi kalian,” tambahnya.
Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang dan berlangsung tegang, akses akhirnya diberikan dan pagar kawat dibuka. Petugas sempat mencari kunci sebelum akhirnya membuka penghalang tersebut.
“Sabar, akan dibuka. Ini lagi cari kuncinya, sabar ya,” ucapnya.
Sekitar pukul 11.40 WIB, pagar kawat akhirnya berhasil dibuka oleh personel kepolisian, dan massa aksi perlahan mulai memasuki area tersebut. Namun, langkah mereka kembali terhenti karena portal masuk menuju gedung DPRD Lampung masih dalam kondisi tertutup.
(Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus)
