TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Universitas Terbuka (UT) Majene menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Sulawesi Barat. 

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Sektor Pendidikan, Jumat (12/6/2026) lalu.

Baca juga: Pegawai Dapur MBG di Makassar Tewas Digorok Suami di Kamar Kosan Polisi Masih Dalami Penyebabnya

Baca juga: Serikat Pemerhati Sawit Sulbar Mengeluh Kapal Angkut TBS Milik PT Astra dan Unggul Terbatas

Prosesi penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Kantor TVRI Sulawesi Barat di Mamuju.

Agenda penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur UT Majene, Devi Ayuni, bersama Kepala LPP TVRI Stasiun Sulawesi Barat, Mahyar. 

Kerja sama ini dirancang untuk membangun hubungan kelembagaan yang sinergis dalam mendukung pengembangan sektor pendidikan, penyebarluasan informasi, serta pengabdian kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Barat.

Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan media penyiaran televisi dan platform digital. 

Langkah ini diambil guna memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang dikelola oleh UT Majene selaku Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Ruang lingkup kemitraan ini mencakup produksi dan publikasi konten edukatif, informatif, dan inspiratif. 

Selain itu, kolaborasi ini juga menyasar pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, seperti seminar, pelatihan, workshop, program magang, hingga Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa.

Kerja sama yang berlaku selama dua tahun ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan literasi digital dan mutu pendidikan di daerah. 

Pihak UT Majene dan TVRI Sulawesi Barat optimis bahwa integrasi antara dunia akademik dan media penyiaran publik ini mampu mendorong percepatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat. (*)