SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kota Malang dari semua fraksi menyampaikan permohonan maaf atas berlangsungnya program prioritas nasional yang memicu keresahan warga, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan para demonstran yang memadati depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (15/6/2026).
Hadir langsung menemui massa aksi di antaranya Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, perwakilan Fraksi PDI Perjuangan Harvad Kurniawan, serta Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah.
Dalam kesempatan tersebut, Amithya mengaku sangat memahami keresahan yang dirasakan oleh para mahasiswa terhadap rentetan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat luas.
“Saya memahami keresahan pendemo yang hadir sore ini. Terima kasih telah mengingatkan kami agar bisa mengevaluasi diri dan menyempurnakan kerja kami dalam masa jabatan sisa 2,5 tahun ke depan,” kata Amithya di hadapan massa aksi.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan permohonan maaf karena adanya berbagai kebijakan yang dianggap belum sempurna.
Amithya menerangkan, DPRD Kota Malang memiliki keterbatasan kewenangan lantaran sejumlah program yang diprotes oleh mahasiswa sejatinya merupakan murni kebijakan dari pemerintah pusat.
“Saya menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas keresahan yang dialami atas kebijakan yang tidak sempurna. Kami berharap mampu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca juga: Demo Indonesia Gawat Darurat Mahasiswa ke DPRD Malang, Amarah Brawijaya Desak MBG Dihentikan
Lebih lanjut, Amithya membeberkan DPRD dan Pemkot Malang sebenarnya telah melakukan evaluasi berkala terhadap sejumlah program nasional, termasuk Program MBG.
Bahkan, Pemkot Malang sudah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah.
“Prinsip untuk MBG, sudah banyak evaluasi dari kami dan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” kata Amithya yang langsung disambut sorak-sorai dari para pendemo.
Di hadapan kepungan massa aksi, Amithya secara terbuka menyatakan sikapnya yang mendukung penghentian sementara sejumlah program nasional yang tengah menjadi sorotan tajam mahasiswa.
“Intinya kami minta maaf karena tidak mampu. Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan Kopdes Merah Putih,” ucapnya yang kembali disambut riuh sorakan massa pendemo.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Harvad Kurniawan, turut menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat mengenai dinamika politik nasional serta jalannya pengawasan terhadap pemerintah.
“Saya minta maaf atas kurangnya pengawasan eksekutif. Kami mendorong penolakan MBG, Kopdes, dan program yang tidak produktif bagi rakyat,” ujarnya tegas.
Harvad memastikan, Fraksi PDI Perjuangan akan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa ke fraksi tingkat pusat, termasuk mengenai transparansi APBN, stabilitas harga BBM, hingga percepatan transfer dana pusat ke daerah.
Baca juga: Respons Wali Kota Batu Soal Kasus Dugaan Pengeroyokan Wakil Ketua KONI Kota Batu Sinal Abidin
Di sela-sela pernyataannya, Harvad juga menyampaikan permohonan maaf terbuka karena partainya pernah merekomendasikan Mulyono sebutan lain untuk Joko Widodo maju sebagai calon presiden hingga terpilih untuk periode 2014-2024.
"Saya minta maaf karena partai kami merekomendasikan Mulyono menjadi presiden, saya minta maaf," tegasnya.
“Kami hari ini mengirim faksimili ke fraksi kami dan meminta agar aspirasi ini diteruskan ke tingkat pusat,” imbuh Harvad.
Di sisi lain, Anggota Pimpinan DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra, Rimzah, menyatakan pihaknya menerima seluruh poin tuntutan mahasiswa tanpa terkecuali dan berjanji akan menyampaikannya langsung kepada pimpinan partai di tingkat nasional.
“Kami Fraksi Gerindra meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi. Tuntutan ini akan kami sampaikan langsung kepada pimpinan di pusat,” urai Rimzah.
Rimzah berjanji akan terus memberikan perkembangan terkini mengenai tindak lanjut aspirasi mahasiswa melalui media sosial resmi Fraksi Gerindra maupun kanal informasi resmi milik DPRD Kota Malang.
Baca juga: Dukung MBG, Dinas Perikanan Kabupaten Malang Usulkan 60 Desa Terima Bantuan Budidaya Ikan Lele
“Sampai tiga hari ke depan, kalian akan mendapatkan update hasil surat tuntutan yang disampaikan hari ini,” katanya di hadapan kerumunan massa.
Rimzah juga memberikan klarifikasi sekaligus menegaskan tidak ada satu pun anggota Fraksi Gerindra di DPRD Kota Malang yang ikut mengelola atau memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dengan pelaksanaan program MBG di daerah.
“Anggota Fraksi Gerindra di DPRD Kota Malang tidak ada yang memiliki SPPG. Silakan dicek,” tutur Rimzah yang langsung disambut teriakan tidak percaya dari para pendemo yang hadir.
Aksi unjuk rasa ini dimotori oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) dengan mengusung tajuk besar “Indonesia Gawat Darurat” di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi turun ke jalan tersebut, mereka membawa lima tuntutan utama untuk pemerintah:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi dan transparansi APBN.
2. Penurunan harga bahan pokok dan BBM yang mencekik masyarakat.
3. Penghentian Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
4. Menolak keras perluasan peran atau dwifungsi aparat keamanan (TNI/Polri) di ranah sipil.
5. Mendesak pemerintah pusat untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat atas rentetan kebijakan yang dinilai bermasalah.
