SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah menguji coba sistem digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), guna mempercepat verifikasi data calon penerima bantuan sosial (bansos) menjadi hanya 15 menit dengan akurasi yang lebih tinggi.
Surabaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih sebagai wilayah percontohan (pilot project) reformasi sistem penyaluran bansos nasional.
Dalam uji coba yang berlangsung di Kantor Kelurahan Pakis pada Jumat (12/6/2026), warga mengantre dengan membawa KTP dan dokumen pendukung seperti nomor ID listrik.
Petugas di lapangan membantu pendaftaran secara real-time menggunakan gawai, dilengkapi dengan proses autentikasi wajah untuk memastikan validitas data.
Baca juga: Warga Pakis Uji Coba Perlinsos Digital Surabaya: Verifikasi Bansos Lebih Cepat
Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menjelaskan bahwa sistem ini menggunakan tujuh filter utama terintegrasi untuk menyaring kelayakan penerima manfaat.
Langkah ini dirancang untuk meminimalkan exclusion error, atau kesalahan pengecualian warga miskin dari daftar penerima.
Beberapa filter dan indikator kelayakan yang digunakan meliputi:
Meskipun menerapkan filter ketat, Rahmat menambahkan, bahwa sistem ini juga mengadopsi mekanisme positive list.
Sebagai contoh, warga lanjut usia (lansia) tunggal atau keluarga dengan anggota penyandang disabilitas yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), tetap diprioritaskan mendapat bantuan, meskipun desil kesejahteraannya relatif tinggi.
Baca juga: Mengenal Perlinsos Digital, Sistem Baru Penyaluran Bansos Surabaya
Untuk mengantisipasi manipulasi data, sistem Perlinsos digital menerapkan pemindaian wajah (biometric authentication) sebanyak dua kali.
Pemindaian pertama dilakukan sebelum pendaftaran dimulai untuk memverifikasi identitas, sedangkan pemindaian kedua dilakukan di akhir proses sebagai validasi penutup.
Sistem biometrik ini sekaligus menjadi fondasi fitur sanggah mandiri (self-declare).
"Karena sekarang ada autentikasi biometrik, pengakuan warga menjadi lebih akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas Rahmat.
Metode ini terbukti sukses pada uji coba sebelumnya di Banyuwangi, di mana tingkat kesalahan sasaran (exclusion error) berhasil ditekan dari 77 persen menjadi hanya 30 persen.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi ini bukan sekadar migrasi manual ke aplikasi.
Upaya ini adalah reformasi tata kelola untuk memperkuat akurasi, transparansi, serta memastikan hak warga kurang mampu terlindungi.
Fifi menjelaskan, bahwa Komdigi berperan sebagai penyedia infrastruktur integrasi data lintas kementerian dan lembaga, atau yang ia sebut sebagai 'jalan tol data'.
Data terintegrasi tersebut mencakup data dari Dukcapil, ATR/BPN, Samsat, Korlantas Polri, hingga BPJS.
"Kalau dulu proses verifikasi bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Sekarang dengan digitalisasi, pendaftaran hanya butuh 1-2 menit, dan verifikasi selesai dalam 15 sampai 45 menit saja," ungkap Fifi.
Ia juga mengimbau warga agar tetap waspada terhadap potensi penipuan bansos, dan mengingatkan untuk tidak memberikan data pribadi, kata sandi atau kode OTP kepada pihak luar.
Pemerintah menargetkan sistem penyaluran bansos berbasis digital ini dapat diterapkan secara nasional pada triwulan IV 2026, atau awal 2027.
Ke depan, sistem Perlinsos ini juga diproyeksikan menjadi acuan penargetan berbagai program subsidi energi, pendidikan, hingga bantuan bagi UMKM.
