TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komite I DPD RI, Bisri As Shiddiq Latuconsina menyoroti dugaan keterlibatan oknum TNI dalam distribusi dan pengelolaan dapur MBG.
Ia meminta Presiden Prabowo mengevaluasi persoalan tersebut.
Menurutnya, TNI harus tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai alat pertahanan negara.
“TNI tidak boleh digiring masuk ke dalam kepentingan yang tidak sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya. Jika TNI terlibat dalam distribusi MBG, misalnya, maka institusi tersebut berpotensi terseret ke dalam dinamika politik praktis di masa depan,” tegasnya.
Boy menambahkan bahwa menjaga negara juga berarti menjaga profesionalisme dan independensi TNI sebagai benteng terakhir kedaulatan bangsa.
“Menggiring TNI, oknum TNI, maupun institusi TNI masuk ke dalam program semacam ini merupakan kemunduran bagi reformasi TNI dan dapat mengancam profesionalisme serta netralitas institusi pertahanan kita,” ujarnya.
Baca juga: Boy Latuconsina Ingatkan Program MBG Tak Terkesan Hanya jadi Proyek Elit
Baca juga: Pedagang Gorengan di Ambon Keluhkan Penyusutan Ukuran Tahu Tempe Pasca Kenaikan BBM
Di sisi lain, Boy meminta partai-partai koalisi pemerintah memberikan masukan yang konstruktif terhadap berbagai persoalan yang memicu gelombang protes masyarakat.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak memandang kritik sebagai bentuk provokasi atau upaya melemahkan pemerintahan.
Menurut Boy, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa.
Masyarakat juga berharap kepemimpinan Presiden Prabowo mampu meninggalkan warisan positif bagi Indonesia, terutama dalam mewujudkan kemandirian pangan.
“Ini adalah bagian dari kecintaan masyarakat terhadap negara dan terhadap Pak Prabowo. Mereka berharap kepemimpinan beliau dapat melahirkan legacy bagi Indonesia menuju kemandirian pangan,” cetus Boy Latuconsina.
Lebih lanjut, Boy menegaskan bahwa pemerintah harus mengoordinasikan program MBG dengan gubernur, bupati, dan wali kota.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di lapangan sering kali berujung pada kepala daerah sebagai pihak yang menerima sorotan publik.
“Kami minta evaluasi secara menyeluruh terhadap program MBG, sehingga niat baik presiden bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Program kerakyatan hendaknya menjadi harapan baru bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan,” tegas Boy.(*)
