TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Puluhan mahasiswa dari sejumlah universitas di DI Yogyakarta yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menyerukan aksi melawan rezim Prabowo Gibran. Ada sejumlah poin yang menjadi tuntutan mereka berdasarkan keresahan yang dialami.
Koordinator aksi sekaligus mahasiswa Universitas Janabadra, Navas (26), mengatakan, tuntutan tersebut terkait dengan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), tolak Undang-Undang Polri, pendidikan, hingga kritik mengenai program makan bergizi gratis (MBG).
"Pendidikan yang ini, kami menginginkan bahwa presiden-wakil presiden, Prabowo-Gibran harus mengevaluasi pendidikan yang ada di Indonesia," katanya, kepada awak media saat seruan aksi digelar di simpang empat Klodran, Kabupaten Bantul, DIY, Senin (15/6/2026).
Mereka menilai bahwa MBG bukan tempat mendukung pola pikir anak-anak melainkan para penguasa mencari uang dan melakukan lebih banyak tindak korupsi. Pihaknya ingin, program MBG tersebut dilakukan evaluasi oleh pemerintah.
"Kalau saya sendiri sebenarnya menolak MBG. Terkhusus subjektivitas saya sendiri. Karena bagi saya sendiri tidak ada manfaat sekali MBG ini. Apalagi di wilayah Indonesia timur, semisal. Karena, saya dari Indonesia timur," ujar dia.
Maka dari itu, pihaknya menyerukan aspirasi tersebut. Rencananya, aksi serupa akan digelar secara berkelanjutan. Bahkan, pihaknya akan menyelenggarakan aksi serupa pada kemudian hari dengan jumlah massa yang lebih banyak.
Dikatakannya, dalam aksi ini ada sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas hingga Himpunan Mahasiswa Islam dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Peserta aksi itu pun tergabung dalam Aliansi Cipayung dan BEM Bantul.
Senada, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bantul sekaligus mahasiswa Institut Teknologi Yogyakarta, Karepesina (22), berujar, tuntutan konkret Aliansi Cipayung dan BEM Bantul yakni menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan menjamin stabilitas harga kebutuhan rakyat.
"Perlu kita ketahui bahwasanya kenaikan harga BBM merupakan faktor yang utama, merupakan landasan yang paling utama, merupakan hal yang paling mendasar bagi kita semua," ucapnya.
Selain itu, pihaknya turut mendesak adanya evaluasi total program MBG, menghentikan program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang tergesa-gesa, top-down, dan berpotensi membebani desa.
"Kita melihat bahwasanya MBG itu bukan sesuatu, bukan salah satu tujuan utama untuk memperbaiki gizi seorang anak. Jika gizi menjadi prioritas, maka berikanlah kepada ibu-ibu yang membutuhkan," paparnya.
Pihaknya turut menolak dan mendesak pencabutan pengesahan Revisi Undang-Undang Polri reformasi. Sebab, Revisi UU Polri yang membuka ruang lebih luas bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil berisiko mengaburkan batas antara fungsi keamanan dan pemerintahan sipil.
Pihaknya turut menuntut pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta menjamin kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, mengingat pendidikan adalah pondasi peradaban. Anggaran pendidikan harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai angka besar di atas kertas tanpa dampak nyata di ruang kelas.
Lebih lanjut, pihaknya turut mendesak pembentukan Undang-Undang perlindungan aktivis, jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan massa aksi. Pihaknya menilai bahwa demokrasi tidak akan hidup bila kritik dianggap ancaman.
"Negara yang sehat bukan negara yang membungkam suara rakyat, melainkan negara yang berani mendengar kritik sebagai bagian dari perbaikan. Aktivis, mahasiswa, jurnalis, akademisi, dan massa aksi adalah bagian dari penjaga nalar publik. Mereka memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol," tandasnya.(nei)
