SURYA.CO.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah bersiap merombak total regulasi terkait pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Formula lama yang mematok insentif rata sebesar Rp 6 juta per hari dipastikan bakal dihapus dan diganti dengan sistem yang lebih proporsional.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa langkah evaluasi ini diambil agar penyaluran dana operasional dapur gizi berjalan lebih adil dan tepat sasaran.
Ke depan, besaran insentif tidak lagi bersifat flat, melainkan menyesuaikan dengan beban kerja dan volume penerima manfaat di masing-masing wilayah.
"Nanti itu (insentif) termasuk (kita evaluasi). Setelah data penerima manfaat itu fix, ya kami harapkan nanti insentifnya enggak flat Rp 6 juta semua," ujar Agustina saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Baca juga: Gebrakan Nanik S Deyang Pimpin BGN: Sterilkan Kantor dari Tamu hingga Tutup Kafe demi Cegah Korupsi
Menurut Agustina, kebijakan yang diterapkan oleh manajemen BGN sebelumnya memicu ketidakadilan di lapangan.
Dapur dengan jumlah sasaran sedikit menerima sokongan dana yang sama besar dengan dapur yang melayani ribuan porsi.
"Kan tadinya itu diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta. Kan yang dulu begitu," jelasnya.
Untuk membenahi celah tersebut, BGN kini gencar melakukan penataan ulang (refocusing).
Fokus utamanya adalah memvalidasi data riil jumlah penerima manfaat di setiap area kerja SPPG.
Melalui basis data yang akurat, anggaran yang dikucurkan murni berbasis pada skala kebutuhan riil.
Selain mengubah formula insentif, BGN juga membuka peluang untuk melakukan penggabungan (merger) operasional beberapa dapur gizi.
Kebijakan ini menyasar wilayah-wilayah yang memiliki kantong penerima manfaat dalam jumlah kecil demi memangkas pemborosan anggaran.
"Mungkin kita akan gabungkan bisa jadi ya, bisa jadi 'oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini' dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," tambah Agustina.
Muara dari seluruh perbaikan tata kelola ini, lanjut Agustina, adalah jaminan mutu. BGN ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berkorelasi langsung dengan pemenuhan gizi yang optimal bagi masyarakat.
"Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi," tegasnya.
Di sisi lain, pembahasan mengenai pagu anggaran indikatif BGN untuk tahun 2027 bersama Komisi IX DPR RI terpaksa dilangsungkan secara tertutup dari awak media.
Langkah ini diambil guna mengantisipasi munculnya mispersepsi dan kegaduhan di ruang publik.
Pasalnya, draf anggaran yang disodorkan dalam rapat tersebut dinilai belum sepenuhnya akurat karena masih menggunakan konsep perencanaan dari kepemimpinan BGN yang lama.
