Sinyal Israel Recoki Kesepakatan AS-Iran, Ben-Gvir: Israel Bukan Republik Pisang
TRIBUNNEWS.COM - Israel memberikan sinyalemen kembali menjadi negara yang menjadi pengganggu kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dalam konflik yang terjadi.
Israel diketahui menjadi satu di antara faktor dimulainya agresi AS ke Teheran pada akhir Februari 2026 kemarin.
Berbagai dalih yang berujung pada adanya ancaman keamanan Israel oleh Iran, termasuk isu nuklir, menjadi lobi Israel ke AS untuk melakukan serangan gabungan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei saat itu.
Baca juga: Kesepakatan AS-Iran Picu Kecemasan Israel, Kelompok Garis Keras Iran Juga Keberatan
Kini, saat AS dan Iran sama-sama mengumumkan rencana penandatanganan kesepakatan damai, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyatakan kalau negaranya tidak akan terikat pada kesepakatan apa pun yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Washington dan Teheran telah menyelesaikan sebuah kesepakatan yang mencakup pencabutan blokade angkatan laut AS dan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Melalui unggahan di platform X, Ben-Gvir menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk menentukan kebijakan keamanannya sendiri tanpa harus mengikuti keputusan negara lain, termasuk AS, negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama dan abadi Israel.
"Kesepakatan Trump tidak mengikat kami. Israel tidak berada di bawah Amerika Serikat, dan kami adalah negara yang merdeka serta berdaulat," tulis Ben-Gvir.
Meski demikian, ia tetap menyampaikan apresiasi terhadap hubungan erat Israel dan Amerika Serikat serta peran Donald Trump.
Namun, menurutnya, hubungan baik tersebut tidak berarti Israel harus menyerahkan keputusan strategis terkait keamanan nasional.
"Kami mencintai Amerika Serikat dan berterima kasih kepada Presiden Trump. Namun, Negara Israel bukanlah republik pisang," katanya.
Sebagai tambahan, republik pisang yang dimaksud dalam kamus geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah negara yang berada dalam kondisi tidak stabil dan banyak bergantung pada intervensi negara lain.
Dalam pernyataannya, Ben-Gvir menekankan bahwa tugas utama pemerintah Israel adalah melindungi warga negara, personel militer, dan kepentingan nasional.
Ia mengatakan bahwa tanggung jawab historis Israel adalah menjamin keamanan masyarakat Yahudi setelah berbagai pengalaman penganiayaan yang terjadi selama berabad-abad.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap kelompok politik sayap kanan di Israel yang selama ini cenderung menolak berbagai kompromi yang dianggap dapat mengurangi kemampuan negara dalam menjaga keamanan.
Ben-Gvir juga mengingatkan bahwa, menurut pandangannya, Israel pernah membayar mahal ketika mengikuti tekanan internasional dalam isu keamanan.
Ia menyebut beberapa perjanjian dan kebijakan masa lalu, seperti Kesepakatan Oslo, perjanjian yang mengakhiri konflik Lebanon pada 2006, serta periode pembatasan operasi militer di Gaza, sebagai contoh keputusan yang dinilainya berdampak negatif terhadap keamanan Israel.
Menurut Ben-Gvir, setiap kebijakan yang mengorbankan aspek keamanan demi kepentingan diplomasi berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar di kemudian hari.
Pernyataan Ben-Gvir menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan pandangan antara sebagian elite politik Israel dan langkah diplomatik yang ditempuh Amerika Serikat terkait Iran.
Jika kesepakatan AS-Iran benar-benar diterapkan, Israel masih memiliki ruang untuk mengambil kebijakan keamanan secara independen sesuai dengan kepentingan nasionalnya.
Artinya, jika Israel secara sepihak menilai perlu melakukan tindak pencegahan (menyerang Iran duluan), maka kemungkinan pecahnya lagi perang di kawasan, kembali terbuka lebar.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai apakah sikap Ben-Gvir mencerminkan posisi seluruh pemerintahan Israel atau merupakan pandangan politik dari kubu sayap kanan yang dipimpinnya.
Catatan, Informasi mengenai kesepakatan AS-Iran dan rincian kebijakannya masih berkembang, sehingga berbagai pernyataan dari pihak terkait dapat berubah seiring munculnya informasi resmi berikutnya.
(oln/wn/*)
