Laporan Wartawan Serambi Indonesia Jafaruddin I Aceh Utara
SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter, mulai 10 Juni 2026, menuai perhatian berbagai kalangan.
Lonjakan harga sebesar Rp4.050 per liter atau sekitar 32,14 persen, itu dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat yang hingga kini masih menghadapi tingginya biaya kebutuhan hidup.
Selain berdampak langsung kepada pengguna kendaraan pribadi, kenaikan harga Pertamax juga dikhawatirkan memicu peningkatan biaya transportasi, distribusi barang, hingga berbagai sektor ekonomi yang bergantung pada mobilitas masyarakat.
Mantan atau eks Komisioner Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara, Dr Bukhari, MH, CM dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Senin (15/6/2026), menyebutkan, kenaikan harga Pertamax yang mencapai lebih dari 32 persen merupakan beban tambahan yang cukup berat.
Terutama bagi kelompok masyarakat menengah yang selama ini menggunakan BBM non-subsidi.
“Persoalannya bukan semata-mata harga BBM yang naik Rp4.050 per liter, tetapi pendapatan masyarakat yang tidak ikut naik,” kata Dr Bukhari.
Baca juga: Stok Pertalite di SPBU di Langsa Cepat Habis Usai Pertamax Naik Tajam, Begini Suasana antreannya
“Ketika biaya transportasi meningkat, otomatis pengeluaran rumah tangga juga bertambah,” urainya.
“Sementara kemampuan ekonomi masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” ujar Bukhari.
Menurut akademisi dan praktisi hukum tersebut, selama ini pemerintah mendorong masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik demi efisiensi dan menjaga performa kendaraan.
Namun ketika harga Pertamax mengalami kenaikan yang cukup signifikan, masyarakat justru dihadapkan pada pilihan yang sulit.
“Selama ini masyarakat yang menggunakan Pertamax dianggap telah membantu mengurangi beban subsidi negara,” tutur dia.
“Namun ketika harga naik drastis, mereka harus menanggung seluruh dampaknya sendiri. Ini tentu menjadi ironi yang perlu mendapat perhatian pemerintah,” katanya.
Bukhari juga mengingatkan adanya potensi perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite akibat semakin lebarnya selisih harga antara kedua jenis BBM tersebut.
Baca juga: Jubir ESDM Ungkap Alasan Harga Pertamax Naik: Hitungan Aslinya Rp20 Ribu, Harusnya Naik Sejak April!
Menurutnya, kondisi seperti itu hampir selalu terjadi setiap kali terjadi kenaikan harga BBM non-subsidi.
“Ketika Pertamax naik sampai Rp16.650 per liter, tentu banyak masyarakat yang akan berpikir ulang. Pilihan paling realistis bagi sebagian orang adalah beralih ke Pertalite,” paparnya.
“Jika perpindahan ini terjadi secara masif dan tidak diantisipasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin antrean panjang dan kelangkaan Pertalite kembali menjadi persoalan,” ujar Dr Bukhari.
Ia menegaskan, bahwa pemerintah dan Pertamina perlu mempertimbangkan dampak sosial yang muncul dari setiap kebijakan energi yang diambil, tidak hanya berfokus pada aspek bisnis maupun fluktuasi harga minyak dunia.
“Rakyat tidak hidup dengan teori harga minyak dunia. Mereka hidup dengan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi,” tukas dia.
“Yang dirasakan masyarakat adalah harga beras naik, biaya sekolah naik, tarif kebutuhan lain naik, dan sekarang BBM juga naik. Akhirnya ruang gerak ekonomi keluarga semakin sempit,” jelasnya.
Baca juga: Harga Pertamax Naik, Warga Aceh Timur Berbondong-bondong Beralih ke Pertalite
Menurut Bukhari, kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian daerah.
Terlebih di Aceh yang sebagian besar aktivitas masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi darat untuk distribusi barang maupun mobilitas penduduk.
Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, ia berharap pemerintah lebih peka terhadap kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
“Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat,” urai Dr Bukhari.
“Jangan sampai rakyat merasa bahwa setiap kali mereka mulai bernapas lega, selalu ada kebijakan yang kembali menambah beban hidup mereka,” katanya.
“Harga-harga sekarang berlari sangat kencang, sementara pendapatan rakyat masih berjalan kaki,” tamsil eks komisioner BPSK Aceh Utara itu.
“Kalau perlombaan seperti ini terus berlangsung, yang kehabisan tenaga lebih dulu tentu bukan harga-harga itu, melainkan rakyat sendiri,” pungkasnya.(*)
