Menelaah 14 Poin Kesepakatan Damai AS-Iran yang Diklaim Akhiri 108 Hari Konflik
TRIBUNNEWS.COM - Setelah lebih dari tiga bulan konflik yang memicu kekacauan geopolitik dan mengguncang pasar energi dunia, Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan mencapai kesepakatan untuk menghentikan permusuhan.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan adanya kesepakatan tersebut dan menyatakan blokade terhadap pelabuhan Iran akan dicabut.
Baca juga: Misteri Surat Wasiat Ali Khamenei dan Tanggal Pemakaman yang Berdekatan dengan Hari Kemerdekaan AS
Pernyataan itu diikuti laporan dari media Iran Mehr News, yang mengklaim memperoleh rincian 14 poin Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara.
Jika benar diterapkan, kesepakatan ini berpotensi menjadi langkah penting dalam meredakan konflik di Timur Tengah sekaligus menstabilkan pasokan minyak global.
Berikut telaah 14 poin rincian kesepakatan AS-Iran tersebut:
Poin pertama menyebutkan adanya komitmen untuk mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk yang berkaitan dengan situasi di Lebanon.
Iran rupanya bisa memaksakan situasi di Lebanon sebagai garis merah kesepakatan yang disetujui AS.
Hal ini akan memengaruhi keputusan Israel yang belakangan menyatakan akan tetap bertindak atas kedaulatannya sendiri jika merasa dalam bahaya atau terancam atas keberadaan kelompok Hizbullah.
Baca juga: Sinyal Israel Recoki Kesepakatan AS-Iran, Ben-Gvir: Israel Bukan Republik Pisang
Langkah ini dinilai penting karena konflik di kawasan tersebut beberapa kali memengaruhi proses perundingan antara Washington dan Teheran yang kerap diwarnai intervensi Israel.
Amerika Serikat disebut berkomitmen menghormati kedaulatan Iran dan tidak melakukan intervensi terhadap urusan domestik negara tersebut.
Poin ini dipandang sebagai upaya meredakan kekhawatiran Iran terkait isu perubahan rezim.
Kesepakatan juga mencakup penghentian blokade terhadap pelabuhan Iran yang selama konflik diklaim telah mengurangi pendapatan ekspor minyak negara itu.
Laporan tersebut menyebut Amerika Serikat akan menarik pasukan tambahan yang ditempatkan di kawasan selama konflik berlangsung.
Salah satu poin paling penting adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran yang dilewati sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.
Pembukaan jalur ini diperkirakan membantu menstabilkan pasar energi global. Setelah kabar kesepakatan muncul, harga minyak dunia dilaporkan mengalami penurunan.
Amerika Serikat disebut akan menghentikan sebagian sanksi terhadap sektor minyak dan petrokimia Iran sehingga negara itu dapat kembali mengakses sumber daya keuangannya.
Laporan itu juga menyebut Amerika Serikat dan sekutunya akan menyiapkan rencana rekonstruksi dengan nilai sedikitnya US$300 miliar untuk membantu pemulihan infrastruktur Iran yang terdampak konflik.
Jika dikonversi dengan asumsi kurs sekitar Rp16.300 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp4.890 triliun.
Kedua negara disebut akan menjalani masa perundingan selama 60 hari untuk mencapai kesepakatan permanen terkait program nuklir Iran dan pencabutan sanksi yang lebih luas.
Iran dikabarkan akan memperkuat komitmennya sebagai anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan menyatakan tidak akan mengembangkan senjata nuklir.
Selama proses negosiasi berlangsung, Amerika Serikat disebut tidak akan menambah kekuatan militernya di kawasan maupun menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran.
Salah satu poin yang paling banyak disorot adalah rencana pencairan US$24 miliar dana Iran yang selama ini dibekukan.
Dengan kurs sekitar Rp16.300 per dolar AS, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp391,2 triliun. Sebanyak setengah dari dana itu disebut akan dicairkan sebelum negosiasi dimulai.
Kedua pihak akan membentuk sistem pemantauan untuk memastikan seluruh isi kesepakatan dijalankan sesuai komitmen masing-masing.
Kesepakatan akhir direncanakan akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), sehingga memiliki dasar hukum internasional.
Laporan tersebut menyebut pembahasan lanjutan hanya akan mencakup program nuklir Iran, pencabutan sanksi, dan pemulihan ekonomi.
Sementara itu, isu program rudal Iran dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok perlawanan di kawasan disebut tidak akan menjadi bagian dari agenda perundingan.
Meski rincian 14 poin ini telah dipublikasikan oleh media Iran, laporan tersebut menyebut seluruh ketentuan masih bersifat awal dan masih harus ditinjau serta disetujui oleh lembaga-lembaga terkait di Iran.
Karena itu, implementasi setiap poin dalam MoU tersebut masih bergantung pada proses politik dan diplomatik yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.
(oln/mhr/wn/*)
