Mahasiswa menuntut evaluasi program MBG, subsidi UKT, kaji ulang UU Polri, serta peninjauan kenaikan harga Pertamax dan stabilitas rupiah.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026), belum mengakhiri rangkaian aksi yang dilakukan kalangan mahasiswa.

Sebaliknya, hasil dialog tersebut diikuti dengan pemberian ultimatum kepada pemerintah agar segera menindaklanjuti berbagai tuntutan yang telah disampaikan.

Sebanyak 15 mahasiswa yang mewakili sejumlah perguruan tinggi memberikan batas waktu selama 5 x 24 jam atau 5 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret terhadap aspirasi yang mereka bawa.

Apabila tidak ada perkembangan hingga batas waktu tersebut, mahasiswa menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.

Perwakilan mahasiswa, M Abdi Maludin mengatakan, seluruh aspirasi telah diserahkan kepada Wakil Presiden (Wapres) dalam bentuk memorandum hasil kajian akademik.

Menurutnya, dokumen tersebut memuat sejumlah rekomendasi kebijakan yang dinilai penting untuk segera direspons pemerintah.

Baca juga: Mahasiswa Lancarkan Aksi Demo di Depan DPRK Aceh Barat, Soroti Pemborosan APBN

"Kami memberikan waktu lima hari. Jika tidak ada realisasi ataupun tindak lanjut yang jelas, maka gerakan mahasiswa akan kembali turun ke jalan dengan aksi yang lebih luas," ujarnya usai pertemuan.

Dalam memorandum tersebut, mahasiswa membagi tuntutan ke dalam tiga bidang utama. Pada sektor fiskal dan pendidikan, mereka meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melakukan audit transparan terhadap penggunaan anggaran program tersebut.

Mereka juga mengusulkan agar efisiensi anggaran negara diarahkan untuk membantu pembiayaan pendidikan tinggi melalui subsidi uang kuliah tunggal (UKT) maupun biaya operasional perguruan tinggi.

Selain persoalan pendidikan, mahasiswa juga menyoroti aspek hukum dan demokrasi. Mereka mendorong pemerintah menyampaikan rekomendasi kepada DPR RI untuk melakukan kaji ulang terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan, karena dinilai perlu mendapatkan evaluasi dari berbagai perspektif.

Sementara di bidang ekonomi, mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Sekaligus meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Baca juga: Mahasiswa Demo, Istana Klaim Sudah Hemat Rp300 T, Pengamat Skeptis Sebut Presiden Bebal Kritik

Menurut mereka, lonjakan harga bahan bakar berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada meningkatnya biaya hidup di berbagai sektor.

Pertemuan antara mahasiswa dan Wakil Presiden berlangsung lebih dari satu jam di Istana Wakil Presiden.

Seusai dialog, Gibran mengantar para mahasiswa hingga ke teras istana, menyalami mereka satu per satu sebelum mengakhiri pertemuan dengan sesi foto bersama.

Meski dialog berlangsung dalam suasana kondusif, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal hasil pertemuan tersebut.

Mereka berharap pemerintah tidak berhenti pada tahap menerima aspirasi, tetapi juga menunjukkan komitmen melalui kebijakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)