TRIBUNBANTEN.COM - Perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda dan depan Gedung DPR RI berkesempatan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mahasiswa  menyampaikan berbagai aspirasi yang selama ini menjadi sorotan publik, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), biaya pendidikan tinggi, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Sejumlah mahasiswa terlihat keluar dari kompleks Istana Wapres sekitar pukul 18.43 WIB setelah melakukan dialog dengan Gibran. 

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyerahkan memorandum berisi sejumlah tuntutan yang mereka nilai perlu segera ditindaklanjuti pemerintah.

Baca juga: Mahasiswa Gelar Aksi di KP3B dan DPRD Banten, Tolak Kenaikan Harga BBM Pertamax

Koordinator aksi yang juga Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi, mengatakan aspirasi yang disampaikan berasal dari berbagai daerah dan mewakili persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat.

"Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi baik keluh kesah mereka dari daerah baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres," ucapnya, Senin malam.

Soroti Program MBG, BBM dan Biaya Pendidikan

Sejumlah hal turut disampaikan mahasiswa dalam pertemuan tersebut. Mulai dari program MBG, subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga soal harga BBM.

"Memorandum yang kami kajian ini poin-poin yang kesepakatan yang kami di BEM Universitas Bung Karno, tentu poin pertama kluster fiskal dan pendidikan."

"Subpoinnya itu yaitu membekukan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah terkait untuk audit audit transparans," ungkap Abdi.

Selanjutnya, sub yang kedua adalah mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna mensubsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan terjangkau. 

Nah, itu ada poin ketiga, klaster hukum dan supremasi sipil.

"Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap undang-undang POLRI yang baru disahkan, beberapa waktu yang lalu," jelas Abdi.

Lalu, terkait klaster krisis moneter dan energi. 

"Dan di sini ada poin mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat," imbuhnya. 

Ultimatum 5x24 Jam Tuntutan

Para mahasiswa pun memberikan ultimatum ke pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan selama 5x24 jam.

Andi menyebut, pihaknya bakal menggelar aksi berkelanjutan jika pemerintah mengabaikan tuntutan massa.

"Kami memberikan waktu kepada pemerintah hari ini 5 x 24 jam. "

"Apabila dalam waktu 5x24 jam, paling lambat Jumat 19 Juni 2026, pihak dua melanggar mengabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak satu berhak mengatakan bahwa pihak telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami," tegasnya. 

Ketika aspirasi yang disampaikan tidak terealisasi, lanjut Abdi, maka pihaknya akan ada pergerakan aksi jilid-jilid.

Sementara itu, dikatakan Abdi, Wapres merespons tuntutan mahasiswa. 

Menurutnya, putra dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu, akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke Presiden Prabowo Subianto. 

“Bapak Wapres mencatat apa yang kami sampaikan dan berjanji memperbaiki hal-hal yang janggal. Tentunya soal MBG salah satunya,” kata perwakilan mahasiswa itu.