Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Aliansi Lampung Tarik Mandat menyoroti kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dengan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh hingga penghentian program tersebut.
Baca juga: Munas Hipmi di Lampung Tuai Apresiasi, Dongkrak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Mereka menilai kedua kebijakan itu perlu ditinjau ulang karena dinilai belum menjawab kebutuhan mendasar masyarakat dan berpotensi tidak tepat sasaran dalam implementasinya di lapangan.
Dalam aksi yang digelar di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026), massa juga menempatkan isu pendidikan sebagai tuntutan utama.
Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bandar Lampung, Josua Sitorus, menegaskan bahwa negara wajib menjamin akses pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.
“Kami menuntut pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk stabilitas harga bahan pokok dan BBM,” ujar Josua.
Selain sektor pendidikan, massa aksi turut menyoroti tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah stabilisasi harga agar beban hidup tidak semakin meningkat dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Di sisi lain, Aliansi Lampung Tarik Mandat juga mengkritisi rencana revisi Undang-Undang Polri yang dianggap berpotensi memperluas ruang militerisme di ranah sipil.
Mereka meminta regulasi tersebut dikaji ulang secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat.
Tuntutan lainnya mencakup dorongan penerapan pajak kekayaan sebagai instrumen pengurangan ketimpangan ekonomi, serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai masih lemah.
Massa menekankan pentingnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM dan jaminan perlindungan hak warga secara konsisten oleh negara.
Josua menegaskan bahwa seluruh poin yang disuarakan merupakan aspirasi publik yang harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam perumusan kebijakan.
Seusai aksi yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB, massa membubarkan diri setelah menyerahkan pernyataan sikap, sembari menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar jika tuntutan tidak direspons.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memantau langsung jalannya unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).
Marindo terlihat turun dari ruang kerjanya dan menuju halaman Sekretariat Pemprov Lampung untuk memantau situasi aksi sekitar pukul 12.50 WIB.
Pantauan Tribunlampung.co.id, tidak hanya menyaksikan dari kejauhan, Marindo juga sempat berbincang dengan sejumlah pihak di lokasi, termasuk dengan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay.
Sementara itu, di lokasi aksi, aparat kepolisian sebelumnya membuka kembali blokade kawat berduri yang sempat dipasang di depan pintu masuk Kantor DPRD Lampung pada Senin siang. Pembukaan tersebut dilakukan setelah adanya instruksi dari Kapolresta Bandar Lampung, menyusul proses negosiasi antara pihak kepolisian dan massa aksi.
Kawat berduri itu mulai dibuka sekitar pukul 11.40 WIB, setelah sebelumnya sempat menghambat laju massa yang ingin memasuki area kantor DPRD Lampung.
Sebelumnya, massa aksi sempat mendesak untuk masuk ke dalam gedung DPRD. Namun, upaya tersebut tertahan karena polisi memasang pagar kawat berduri di pintu masuk utama.
Situasi sempat memanas ketika koordinator aksi meminta akses masuk. Dalam proses tersebut, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay meminta alasan yang jelas terkait permintaan pembukaan akses.
“Saya akan membuka pagar kawat itu, tapi kasih saya alasan yang rasional agar saya membuka pagar kawat ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan aparat di lokasi semata-mata untuk menjaga keamanan gedung pemerintahan.
“Tugas kami di sini hanya mengamankan kantor pemerintahan. Kami tidak ada maksud untuk menghalang-halangi kalian,” tambahnya.
Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang dan berlangsung tegang, akses akhirnya diberikan dan pagar kawat dibuka. Petugas sempat mencari kunci sebelum akhirnya membuka penghalang tersebut.
“Sabar, akan dibuka. Ini lagi cari kuncinya, sabar ya,” ucapnya.
Sekitar pukul 11.40 WIB, pagar kawat akhirnya berhasil dibuka oleh personel kepolisian, dan massa aksi perlahan mulai memasuki area tersebut. Namun, langkah mereka kembali terhenti karena portal masuk menuju gedung DPRD Lampung masih dalam kondisi tertutup.
(Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus)
