TRIBUNNEWS.COM - Oposisi menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah Amerika Serikat (AS) dengan Iran sepakat untuk berdamai.
Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kedua negara telah sepakat untuk mencapai perdamaian.
Bahkan, Trump juga telah memberikan lampu hijau untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis global, Selat Hormuz.
Namun, ternyata kesepakatan damai AS-Iran ini membuat oposisi Israel menyalahkan Netanyahu.
Pihak oposisi telah menuduh Netanyahu mengecewakan warga Israel dan mengkhianati angkatan bersenjata.
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid mengatakan Netanyahu telah kalah dalam perang dan runtuh di saat-saat genting.
"Tidak pernah ada kegagalan yang lebih mutlak daripada kegagalan diplomatik Netanyahu di front Iran," ucap Yair Lapid, dikutip dari The Times of Israel.
"Sudah saatnya kita mengakui fakta bahwa Netanyahu sama sekali tidak bisa lagi melakukannya," lanjutnya.
Lapid bahkan menyinggung Trump yang secara terang-terangan meminta Netanyahu untuk tunduk kepadanya.
"Negara Israel memenangkan pertempuran; Netanyahu kalah dalam perang. Pasukan Pertahanan Israel telah memenuhi misinya, Netanyahu gagal mewujudkannya," tegas Lapid.
Baca juga: Iran Rupanya Sempat Siapkan Serangan ke Israel dan Tunda Kesepakatan dengan AS
Sementara itu, pemerintah Israel menegaskan bahwa pasukannya akan tetap berada di wilayah Lebanon selatan meskipun AS dan Iran berdamai.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa militer Israel tidak berencana menarik pasukan dari zona keamanan yang saat ini dikuasai di Lebanon selatan.
Menurutnya, keberadaan pasukan tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan warga Israel dari ancaman kelompok bersenjata yang didukung Iran.
New York Post melaporkan, Katz juga memperingatkan bahwa Israel akan memberikan respons militer yang sangat keras apabila Iran melakukan serangan sebagai balasan atas operasi militer Israel di Lebanon.
Ia menegaskan bahwa negaranya siap menggunakan seluruh kemampuan militernya untuk menghadapi setiap ancaman yang dianggap membahayakan keamanan nasional.
Di sisi lain, Lebanon menegaskan bahwa kehadiran militer Israel di wilayahnya tidak dapat diterima.
Hizbullah juga menyatakan bahwa penghentian operasi militernya bergantung pada kepatuhan Israel terhadap kesepakatan yang sedang dibahas.
Mengutip Reuters, kelompok tersebut menolak keberadaan pasukan Israel di wilayah Lebanon dan menilai langkah itu sebagai bentuk pendudukan yang melanggar kedaulatan negara.
Meski intensitas pertempuran dilaporkan menurun dalam beberapa hari terakhir, sejumlah insiden keamanan masih terjadi di wilayah perbatasan.
Situasi ini membuat banyak warga Lebanon yang mengungsi belum dapat kembali ke rumah mereka karena kekhawatiran akan pecahnya kembali konflik bersenjata.
Baca juga: Kesepakatan Damai AS-Iran Dapat Kritikan Tajam dari Israel, Sebut Trump Kecolongan
Sebelumnya, Trump terlihat senang ketika AS dan Iran telah mencapai kesepakatan damai.
Hal tersebut diungkapkan Trump melalui media sosial miliknya, Truth Social.
Dalam unggahannya, Trump menyatakan bahwa kesepakatan damai telah tercapai dan dirinya telah memberikan lampu hijau bagi pembukaan kembali Selat Hormuz.
"Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat untuk pembersihan ranjau, minyak akan kembali mengalir bagi kawasan ini dan dunia!" tulis Trump dalam unggahannya di media sosial Truth Social.
Pihak Teheran melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran juga membenarkan bahwa draf nota kesepahaman (MoU) tersebut telah difinalisasi.
Otoritas Iran menegaskan kesepakatan ini mencakup penghentian perang secara "permanen dan segera di semua lini, termasuk di Lebanon".
Jika tidak ada halangan, prosesi penandatanganan resmi perjanjian damai bersejarah ini akan digelar di Jenewa, Swiss, pada Jumat pekan ini.
Meski begitu, sebelum kesepakatan ini tercapai, situasi di Timur Tengah sempat menegang.
Gencatan senjata awal yang disepakati sejak April lalu hampir kolaps akibat aksi saling serang dengan intensitas tinggi yang melibatkan militer AS, Israel, dan Iran dalam beberapa hari terakhir.
Beruntung, ketegangan berhasil diredam berkat peran aktif Pakistan dan Qatar yang bertindak sebagai mediator utama.
Mengutip Axios, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyebutkan bahwa kedua negara yang bertikai kini menyetujui perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari ke depan.
Masa perpanjangan ini akan dimanfaatkan untuk merumuskan draf kesepakatan permanen guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 100 hari tersebut.
Berdasarkan poin-poin kesepakatan, Selat Hormuz akan dibuka secara bertahap dalam 30 hari pertama selagi pasukan Iran melakukan pembersihan ranjau laut.
Sebagai imbalannya, AS berkomitmen untuk mencabut blokade maritimnya di pelabuhan-pelabuhan Iran serta memberikan pelonggaran sanksi penjualan minyak mentah Iran selama masa gencatan senjata berlangsung.
(Tribunnews.com/Whiesa)
