WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter diperkirakan akan menambah beban operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus mengevaluasi kembali kebutuhan anggaran kendaraan dinas dan layanan publik yang menggunakan bahan bakar nonsubsidi.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax diperkirakan akan berdampak pada belanja operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebutuhan anggaran kendaraan dinas maupun layanan operasional lainnya.
Baca juga: Di Tengah Kenaikan Harga BBM, Harapan Driver Ojol Sederhana: Pesanan Jangan Sepi
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengakui kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter membuat perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya perlu dikaji ulang.
"Yang jelas kita belum siap dengan kenaikan ini. Perubahan ini juga belum sempat kami bahas lebih lanjut," ujar Soma kepada wartawan, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan kendaraan dinas pejabat, tetapi juga armada pelayanan publik yang menggunakan bahan bakar nonsubsidi.
Baca juga: BEM UI Minta Maaf Jelang Demo BBM
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kendaraan operasional pengangkut sampah yang selama ini menggunakan Dexlite untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
"Walaupun BBM subsidi tidak naik, kendaraan operasional pemerintah memang diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi," katanya.
Soma menjelaskan Pemkab Tangerang sebelumnya telah menerapkan sejumlah langkah efisiensi, antara lain penggunaan kendaraan hybrid serta sistem sewa kendaraan dinas guna menekan pengeluaran operasional.
Meski demikian, kenaikan harga BBM terbaru dinilai tetap berpotensi meningkatkan beban belanja daerah.
Karena itu, pemerintah daerah akan menghitung kembali kebutuhan anggaran operasional yang kemungkinan akan dibahas dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2026.
"Nanti akan kami hitung kembali kebutuhan anggarannya. Kemungkinan pembahasannya dilakukan saat penyusunan ABT 2026," ujarnya.
