TRIBUNPEKANBARU.COM - Politikus Guntur Romli menyoroti jalannya sebuah forum diskusi yang menghadirkan tiga anggota Kabinet Presiden Prabowo Subianto di Auditorium Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM, Kabupaten Sleman, pada Senin malam (15/6/2026).
Tiga pejabat yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.
Namun, suasana dialog berubah memanas ketika sejumlah mahasiswa maju ke area panggung saat Budiman tengah menyampaikan pandangannya.
Aksi tersebut memicu kericuhan di lokasi acara. Dalam insiden itu, seorang mahasiswa secara terbuka melontarkan tudingan kepada Budiman dengan menyebutnya sebagai “pengkhianat reformasi.”
"Budiman Sudjatmiko pengkhianat reformasi. Semua di sini membicarakan Pancasila," kata salah satu mahasiswa yang protes.
Lalu, ada mahasiswa lain yang menyindir Sudaryono, Nusron, dan Budiman, dengan sebutan Satuan Penjilat Prabowo Gibran (SPPG).
Mahasiswa tersebut lantas mendesak agar mereka diusir dari lingkungan kampus.
Di sisi lain, ada pula mahasiswa yang turut membentangkan spanduk bertuliskan 'UGM Tolak Penjilat Rezim! dan naik ke panggung.
Situasi semakin tidak kondusif ketika semakin banyak orang naik ke atas panggung.
"Revolusi! Revolusi! Revolusi!" teriak mahasiswa.
Setelah itu, Sudaryono, Nusron, dan Budiman, pun digiring keluar venue dan acara dihentikan.
Baca juga: ASN Terlibat Judol dan Pinjol, Sekdako Dumai: Tindak Tegas
Baca juga: Harvianto Bersyukur Dana Pusat Cair, SPPG di Siak Kembali Layani Ribuan Penerima MBG
Mahasiswa Wajar Marah, Acara Bukan Dialog tapi Propaganda
Tentang hal tersebut, Guntur menganggap kemarahan dan protes dari mahasiswa terhadap acara tersebut patut dimaklumi. Menurutnya, acara tersebut tak layak disebut sebagai dialog tetapi lebih sebagai propaganda.
Guntur mengatakan, forum tersebut hanya menjadikan panggung bagi penguasa tanpa adanya lawan yang kritis. Selain propaganda, ia menganggap forum tersebut tak lebih seperti monolog..
"Saya bisa memahami mengapa mahasiswa protes terhadap adcara para menteri di Auditorium Joglo GIK UGM. Lihat saja para pembicaranya, hanya satu jenis dan searah. Para penguasa yang didaulat di panggung."
"Jangan dosen yang kritis, dosen akademis saja tidak dilibatkan sebagai pembicara. Apalagi BEM atau mahasiswa. Apa yang diharapkan dari acara model ini? Monolog bukan dialog. Bukan musyawarah tapi propaganda," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (16/6/2026).
Baca juga: Wamentan Sudaryono Jelaskan Detik-detik Diskusi di UGM Memanas hingga Bantah Kabur dari Mahasiswa
Guntur juga menganggap forum tersebut menghina tradisi intelektualitas kampus lantaran hanya melibatkan narasumber homogen yakni menteri dan wakil menteri (wamen) kabinet Prabowo alih-alih turut dilibatkan pihak eksternal seperti akademisi atau praktisi.
Dia kembali menegaskan hal itu berujung seperti acara propaganda murahan.
"Kampus bukan panggung pencitraan para menteri. Kampus bukan panggung bagi acara buzzer politik pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut, Guntur menganggap acara ini menjadi wujud pemerintah memandang rendah lembaga intelektual seperti kampus.
Dia menilai hal ini menjadi bentuk pemerintah tidak bisa mengemas sebuah acara berbobot ketika digelar di kampus.
"Mereka memandang rendah dosen dan mahasiswa sebagai narasumber. Tidak biasa bikin acara di kampus. Kampus itu lembaga intelektual yang independen, bukan kementerian dan birokrasi," jelasnya.
SEMA UGM Buka Suara
Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM pun memberikan pernyataan resmi atas peristiwa dalam forum tersebut.
SEMA UGM mempertanyakan pejabat di bawah kepemimpinan Prabowo tidak layak untuk berbicara soal nilai Pancasila di tengah kondisi saat ini.
"Yogyakarta (15/6/2026), mahaiswa UGM, mengucapkan selama terhadap matinya nalar dan kemanusiaan dalam rezim SPPG (Satuan Penjilat Prabowoo Gibran)."
"Di tengah kekacauan negara sebagai akibat dari salah urus pemerintah, malam ini (kemarin), di GIK beberapa pejabat berbicara mengenai nilai Pancasila. Namun, Pancasila mana yang dimaksud," kata SEMA UGM dikutip dari akun Instagram resminya.
SEMA UGM menganggap pemerintah tidak layak berbicara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ketika di saat yang bersamaan, terjadi pembungkaman, kriminalisasi, dan kritik dianggap gangguan.
Mereka menyatakan pejabat di era Prabowo hina karena berfoya-foya dengan menggunakan uang negara untuk program dan kunjungan luar negeri yang dianggapnya tidak bermanfaat.
"Seharusnya (uang negara) bisa mereka gunakan untuk pendidikan gratis, memperbaiki sekolah-sekolah, menambal defisit BPJS, dan mensubsidi BBM. Omong kosong bicara Pancasila ketika pemerintah sendirilah yang mengingkari nilai-nilai Pancasila itu sendiri," ujarnya.
SEMA UGM pun menganggap kabinet pimpinan Prabowo-Gibran tengah dalam 'sakit kronis' dan revolusi dinilai sebagai 'obatnya'.
Mereka juga mengecam pernyataan Nusron dan Sudaryono yang merasa tidak bersalah terkait perampasan tanah adat demi proyek food estate.
"Tak lupa Budiman "Sang Pengkhianat Reformasi" Sudjatmiko, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, menhilang ketika kami ingin mempertanyakan nasib rakyat miskin dan termarjinalkan," ujarnya.
SEMA UGM menegaskan apa yang dilakukan dalam forum tersebut menjadi wujud perjuangan mahasiswa agar Pancasila tidak digunakan hanya untuk pemanis dalam forum-forum resmi.
Mereka juga mengungkapkan alasan sampai ribut di forum tersebut buntut pernyataan Sudaryono, Nusron, dan Budiman, yang kompak menantang publik untuk mengkritik secara langsung dan bukan dilakukan hanya di sosial media.
"Jika pemerinrtah terus merampas keadilan dan membiarkan perut rakyat kelaparan, jangan salahkan publik jika kesabaran ini habis. Jangan terkejut, jika dalam waktu dekat REVOLUSI menjadi satu-satunya jalan keluar," pungkasnya.
Klarifikasi Sudaryono
Sudaryono pun buka suara pasca insiden keributan yang terjadi pada Senin malam kemarin.
Ia mengungkapkan kedatangannya bersama dengan Nusron dan Budiman murni untuk berdialog dengan mahasiswa secara terbuka.
"Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini," ujar Sudaryono.
Menurutnya, para narasumber telah membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah dalam forum tersbeut.
"Ditanya apa saja tidak masalah. Dihadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis," katanya.
Dia menjelaskan insiden terjadi ketika acara telah berjalan sekitar 40 menit. Kemudian, keributan pun tak terelakan setelahnya.
"Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog," ungkapnya.
Ia mengaku tetap bertahan di lokasi bersama Nusron Wahid karena meyakini dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan.
Namun situasi disebut semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik.
"Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar," ujarnya.
Sudaryono membantah dirinya dan rombongan meninggalkan lokasi setelah insiden tersebut.
Dia mengatakan jika kabur, maka diskusi spontan yang terjadi di sekitar lokasi acara sebelumnya tidak bakal terjadi. Dalam forum itu, banyak mahasiswa mengkritik soal isu pertanahan dan penggusuran.
Menurut Sudaryono, dirinya terbuka untuk memverifikasi langsung setiap persoalan yang disampaikan.
"Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya," kata Sudaryono.
Ia menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan menjunjung tinggi demokrasi.
"Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi. Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain," ujarnya.
Sudaryono juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang telah hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi.
"Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi," katanya.
Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
"Atas dasar cinta kepada negara, kami siap berdialog dengan siapa pun. Ini bukti bahwa pemerintah demokratis dan terbuka terhadap kritik maupun masukan," pungkasnya.
