TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai kendaraan politik mengantar Pemilihan Presiden (2029).
Hal itu disampaikan Eks Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto dalam Dialog Kebangsaan di Etika Studio, Makassar, Senin (15/6/2026) pukul 21.30 Wita malam.
Tema dialog 'Menuju Indonesia Emas 2045 : Dinamika Hukum dan Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia'.
Tiyo disambut gembira para audiens mahasiswa dari berbagai kampus.
Termasuk dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Setibanya di lokasi, Tiyo langsung menuju area khusus di lantai 2.
Sementara itu para peserta diskusi datang satu per satu.
Baca juga: Sekda Sulsel Jufri Rahman Dukung MBG Libatkan Ibu-Ibu Kantin
Tiyo yang mengenakan kemeja berwarna dark grey ini memaparkan pandangannya dengan tenang.
Penuh senyuman, dengan nada yang tidak begitu tinggi, Tiyo mengulas dari struktur kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ulasan Tiyo disambut berkali-kali tepuk tangan dan sorakan dari mahasiswa.
Teriakan "sepakat," berulang kali disuarakan dari bangku penonton.
Termasuk dari sekelompok pria yang mengenakan jaket 'Karang Taruna Makassar'.
Hingga pukul 11.00 wita, diskusi masih berjalan.
Tidak ada raut wajah lelah dari para mahasiswa, begitu juga Tiyo yang terus menyuarakan sorotan dan kritiknya.
Menurutnya, kepemilikan dan pengelolaan SPPG saat ini belum sepenuhnya tersebar secara merata kepada masyarakat luas.
Ia menilai sebagian besar unit SPPG justru berada dalam lingkaran kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan politik.
Kondisi tersebut membuat program MBG tidak hanya dilihat sebagai program pemenuhan gizi.
Lebih jauh sebagai implikasi politik karena melibatkan distribusi anggaran dalam jumlah besar hingga ke tingkat daerah.
"Nah, MBG itu salah satu instrumen kepala daerah, legislator termasuk diatasnya adalah kekuasaan presiden. Saya bilang presiden itu berarti bukan person ya, tapi rezim ntuk mengembalikan modal politiknya yang kemarin, sekaligus untuk menyiapkan modal politik supaya 2029 itu menang lagi," ujar Tiyo Ardianto.
Menurutnya, pihak yang memperoleh akses terhadap pengelolaan SPPG berpotensi mendapatkan keuntungan ekonomi.
Kemudian dapat berpengaruh terhadap dinamika politik di masa mendatang.
Bukan tanpa alasan, Tiyo menyebut kepemilikan SPPG mayoritas dalam kendali Presiden Prabowo Subianto.
Terbukti dari distribusi kepemilikan SPPG lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu dibanding masyarakat umum maupun pelaku usaha independen.
Mayoritas berasal dari lingkaran kekuatan politik yang mendukung pemerintahan saat ini.
"Partai politik yang paling tinggi dari (kepemilikan SPPG) MBG adalah partainya Pak Presiden. Itu data, bukan asumsi," ujar Tiyo.
"Karena 28 persen itu dikuasai oleh partai politik. 19 % dikuasai oleh TNI Polri.
Sekitar 16 % dikuasai oleh Ormas. Sisanya baru ke UMKM dan individu independen. Yang lain dikuasai oleh mereka yang hari ini berkuasa," sambungnya
Tiyo menilai komposisi kepemilikan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan dalam arena kompetisi politik.
ketika sumber daya ekonomi yang berasal dari program pemerintah terkonsentrasi pada kelompok lingkaran kekuasaan.
Maka ruang persaingan politik menjadi tidak lagi setara.
"MBG berbahaya bagi demokrasi. Karena demokrasi itu artinya apa? Semua orang boleh berkompetisi, supaya rakyat dapat yang terbaik. Dan kalau sejak awal kompetisinya sudah ditiadakan, yang menang sudah jelas siapa?
Sehingga demokrasi sebenarnya hanya soal prosedur agar dikira demokratis, padahal yang menang sudah jelas.
Demokrasi seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kelompok politik untuk bersaing mendapatkan dukungan publik.
Distribusi manfaat ekonomi dari MBG sangat mempengaruhi posisi politik petahana maupun kelompok pendukung pemerintah pada kontestasi politik mendatang.
Akumulasi sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu dapat memperbesar peluang mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang.
"Jadi gak usah ada Pilpres 2029. Karena Pak Presiden Prabowo pasti menang lagi. Pasti menang lagi. Mau Pak Ganjar, Pak Anies bersatu, tambah mamang Gufron, tetap tidak bisa menang Pak Prabowo, karena struktur ekonomi sudah dikendalikan lewat salah satunya adalah MBG. Maka ini yang jadi titik paling bahaya dari MBG sebenarnya," jelas Tiyo
Baginya persoalan yang perlu dicermati bukan semata-mata pelaksanaan program pemberian makanan bergizi kepada siswa.
Namun, dampak politik yang mungkin muncul dari tata kelola program tersebut.
Ia menilai ketika distribusi sumber daya ekonomi beririsan dengan kepentingan politik, maka program sosial berpotensi berubah menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan.
"MBG tidak hanya bahaya bagi perutnya anak-anak, adik-adik kita, tapi MBG berbahaya bagi demokrasi. Karena dia jadi instrumen konsentrasi politik ekonomi, supaya ekonomi tersentralisasi pada mereka yang dari kekuasaan. Jelas kok datanya," jelasnya.
Direktur Institute Profetik Asratillah menyebut MBG sebagai program yang begitu obsesif.
Sebab dijalankan tanpa perencanaan matang yang justru menimbulkan berbagai persoalan.
"MBG sebagai janji politik sangat obsesif. Jadi persoalan tata Kelola tidak bisa dikendalikan negara. Misalnya MBG yang objektifnya menurunkan stunting di daerah, tidak tercapai atau sulit tercapai," kata Asratillah disebelah Tiyo.
Hal ini juga terlihat dari janji MBG yang ingin menghidupkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Namun itu tidak terlihat dalam struktur kepemilikan SPPG yang justru dikuasai elit tertentu.
"Kedua awalnya legitimasinya menciptakan efek domino ke UMKM. Ternyata yang dapat keuntungan justru elit politik yang sudah punya," sambungnya.
Program MBG pun wajib mendapat evaluasi menyeluruh dari pemerintah pusat.
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz
