TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengaku belum sepenuhnya siap menghadapi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang kini mencapai Rp16.250 per liter.
Kenaikan yang cukup signifikan tersebut diperkirakan akan berdampak langsung terhadap biaya operasional berbagai kegiatan pemerintahan, terutama yang bergantung pada kendaraan dinas dan armada pelayanan publik.
Situasi ini membuat Pemkab Tangerang harus melakukan penyesuaian terhadap perencanaan anggaran yang sebelumnya telah disusun.
Selain menghitung ulang kebutuhan belanja operasional, pemerintah daerah juga mulai mengkaji potensi tambahan anggaran guna menjaga kelancaran layanan kepada masyarakat di tengah meningkatnya biaya penggunaan BBM nonsubsidi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengakui kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter membuat perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya perlu dikaji ulang.
"Yang jelas kita belum siap dengan kenaikan ini. Perubahan ini juga belum sempat kami bahas lebih lanjut," ujar Soma kepada wartawan, Senin (15/6/2026).
Baca juga: Update Harga Emas Antam Logam Mulia pada Momen Tahun Baru Islam Hari Ini, Selasa 16 Juni 2026
Menurutnya, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan kendaraan dinas pejabat, tetapi juga armada pelayanan publik yang menggunakan bahan bakar nonsubsidi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kendaraan operasional pengangkut sampah yang selama ini menggunakan Dexlite untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
"Walaupun BBM subsidi tidak naik, kendaraan operasional pemerintah memang diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi," katanya.
Soma menjelaskan Pemkab Tangerang sebelumnya telah menerapkan sejumlah langkah efisiensi, antara lain penggunaan kendaraan hybrid serta sistem sewa kendaraan dinas guna menekan pengeluaran operasional.
Meski demikian, kenaikan harga BBM terbaru dinilai tetap berpotensi meningkatkan beban belanja daerah.
Karena itu, pemerintah daerah akan menghitung kembali kebutuhan anggaran operasional yang kemungkinan akan dibahas dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2026.
"Nanti akan kami hitung kembali kebutuhan anggarannya. Kemungkinan pembahasannya dilakukan saat penyusunan ABT 2026," ujarnya.
