Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta untuk mulai fokus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak terus bergantung pada suntikan Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Baco dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2025 relatif tidak terlalu banyak dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Namun, persoalan yang masih menjadi catatan adalah temuan-temuan lama yang hingga kini belum terselesaikan.

"Yang jadi fokus itu rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tahun 2025 rata-rata tidak terlalu banyak rekomendasinya dan sebagian sudah ditindaklanjuti. Yang menjadi momok justru temuan-temuan tahun lama yang belum juga diselesaikan," ujarnya usai pembahasan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah BUMD di Jakarta, Senin (15/6).

Salah satu persoalan yang masih membebani BUMD, kata dia, terlihat piutang kepada pihak ketiga yang hingga kini belum tertagih.

Kondisi tersebut terus menjadi catatan dalam pemeriksaan dan berpotensi menjadi beban berkepanjangan bagi perusahaan daerah.

"Terutama piutang-piutang BUMD kepada pihak ketiga yang belum tertagih. Ini terus menjadi catatan dan akan menjadi beban bagi BUMD kalau tidak segera diselesaikan," ujar Koordinator Komisi B DPRD DKI itu.

Oleh karena itu, Komisi B meminta adanya formula penyelesaian yang lebih komprehensif terhadap piutang-piutang macet tersebut dengan melibatkan BPK serta pihak-pihak terkait lainnya.

"Kami minta segera dicarikan formula dan dikonsultasikan dengan BPK maupun pihak hukum lainnya agar persoalan ini tidak terus menjadi duri dalam daging bagi BUMD," tuturnya.

Selain itu, kata dia, BUMD DKI harus mulai mengubah pola pikir dari sekadar mengandalkan PMD menjadi perusahaan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi APBD DKI Jakarta.

"BUMD DKI harus sudah bisa menjadi bagian yang menyumbang PAD. Jangan berpikir terus mendapatkan PMD. Yang harus dilakukan sekarang adalah memaksimalkan aset-aset yang belum menghasilkan," katanya.

Ia menilai masih banyak aset milik BUMD yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik berupa tanah, gedung, maupun aset lainnya yang saat ini terbengkalai atau belum produktif.

Menurutnya, aset-aset tersebut harus segera dikerjasamakan atau dikembangkan agar mampu menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan pada akhirnya memberikan kontribusi kepada daerah.

"Ancol, Jakpro, Pasar Jaya, Sarana Jaya dan BUMD lainnya memiliki banyak aset. Ada tanah, gedung dan aset lainnya. Direksi serta komisaris harus cepat berpikir bagaimana aset-aset itu bisa menjadi pemasukan bagi perusahaan dan memberikan manfaat untuk APBD DKI Jakarta," kata Baco.