Laporan Wartawan TribunBengkulu.com, M Rizki Wahyudi
TRIBUNBENGKULU.COM, REJANG LEBONG – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia masih terus berlangsung.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Di Kabupaten Rejang Lebong, sinyal akan adanya aksi demonstrasi serupa mulai menguat.
Sejumlah elemen mahasiswa disebut tengah melakukan komunikasi dan konsolidasi internal sebelum menentukan langkah lanjutan.
Ketua Umum HMI Cabang Curup, M Pikri Anandi, saat dikonfirmasi TribunBengkulu.com, tidak membantah adanya rencana tersebut.
Namun, ia menegaskan saat ini pihaknya masih fokus melakukan konsolidasi bersama organisasi dan kelompok mahasiswa lain yang tergabung dalam koalisi.
"Insyaallah kak,"ujar Pikri saat ditanya wartawan TribunBengkulu.com, Selasa (16/6/2026) mengenai kemungkinan adanya aksi demonstrasi di Rejang Lebong.
Meski demikian, Pikri belum bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai waktu pelaksanaan maupun isu yang akan diangkat dalam aksi tersebut.
Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait jadwal maupun bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh kelompok mahasiswa tersebut.
Sementara itu, mahasiswa Rejang Lebong, M Bernas, menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi melalui mekanisme yang sesuai aturan merupakan bagian dari hak masyarakat dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, apabila nantinya ada aksi demonstrasi yang digelar di Rejang Lebong dan bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif, dirinya mendukung kegiatan tersebut.
Baca juga: Wajib Halal Berlaku Tahun Ini, Kemenag Rejang Lebong Ingatkan UMKM Segera Urus Sertifikat
Bernas mengatakan, kebijakan pemerintah perlu terus mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kalau memang ada aksi yang bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat dan dilakukan secara tertib, saya mendukung. Saya juga siap ikut berpartisipasi karena kebijakan pemerintah perlu dikawal bersama agar benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat,"ungkapnya.
Ia menambahkan, pengawasan publik diperlukan agar program-program pemerintah yang dijalankan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun dampak negatif yang tidak diinginkan.
"Harapannya setiap program yang dibuat pemerintah bisa memberikan manfaat yang nyata, tidak memberatkan masyarakat, dan tidak menimbulkan dampak buruk di lapangan. Karena itu suara masyarakat perlu terus disampaikan melalui cara-cara yang sesuai aturan," tutup Bernas.
