Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Tengah menemukan sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum mengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara optimal.

Kepala DLH Bengkulu Tengah, Faisal Eriza, mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekitar tujuh hingga delapan dapur MBG yang beroperasi di wilayah Bengkulu Tengah.

Hasil Monitoring dan Evaluasi

Dari hasil pemantauan tersebut, seluruh dapur sebenarnya telah memiliki fasilitas IPAL.

Namun, pengelolaannya masih belum sesuai standar sehingga berpotensi menghasilkan limbah yang belum memenuhi baku mutu lingkungan.

"Untuk keseluruhan dapur, IPAL memang sudah tersedia. Tetapi pengelolaan IPAL-nya masih belum tepat. Hasil monitoring dan evaluasi itu juga sudah kami sampaikan kepada Satgas MBG Bengkulu Tengah," kata Faisal saat diwawancarai TribunBengkulu.com, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, permasalahan yang ditemukan terutama terjadi pada pengelolaan IPAL domestik.

Beberapa ruang atau chamber dalam sistem IPAL belum dikelola dengan benar sehingga proses pengolahan limbah tidak berjalan maksimal.

"Masih ada beberapa IPAL, khususnya IPAL domestik, yang pengelolaan chamber-chambernya kurang tepat. Akibatnya limbah yang dibuang, baku mutunya masih di bawah standar yang seharusnya," ujarnya.

Temuan di SPPG Pasar Pedati

Faisal juga menyinggung temuan yang sebelumnya menjadi perhatian anggota DPRD Provinsi Bengkulu saat melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasar Pedati.

Menurutnya, jauh sebelum sidak dilakukan, tim DLH Bengkulu Tengah telah lebih dulu melakukan survei dan evaluasi terhadap pengelolaan limbah di lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, DLH merekomendasikan penambahan fasilitas pengolahan limbah berupa IPAL portable maupun pembangunan instalasi IPAL baru guna meningkatkan efektivitas pengolahan limbah.

"IPAL sebenarnya sudah ada. Tetapi karena pengelolaannya kurang tepat, kami merekomendasikan adanya penambahan IPAL dan pembangunan instalasi pengolahan limbah yang baru," katanya.

Penyebab dan Dukungan terhadap Program MBG

Saat ditanya apakah persoalan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pengelola dapur mengenai penggunaan IPAL, Faisal mengaku belum dapat memastikan penyebabnya.

Pasalnya, DLH Bengkulu Tengah baru mulai dilibatkan secara aktif dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dapur MBG pada tahun 2026.

"Kami belum bisa menyimpulkan apakah karena kurang memahami pengoperasian IPAL atau faktor lainnya. Karena kami juga baru dilibatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dapur-dapur MBG yang ada di Bengkulu Tengah," ujarnya.

Meski demikian, DLH menegaskan tetap mendukung penuh program MBG yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan mematuhi seluruh ketentuan teknis yang berlaku.

"Kami mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait dapur-dapur MBG. Tetapi secara teknis juga harus memenuhi standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan lingkungan dan pengelolaan limbah merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan," tutup Faisal.

Gabung grup Facebook TribunBengkulu.com untuk informasi terkini