TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah memulai Sensus Ekonomi (SE) 2026 di tingkat provinsi, Senin (15/6/2026) lalu.
Kunjungan pertama dilakukan petugas lapangan BPS ke kediaman Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang.
Dalam pelaksanaan pendataan tersebut, petugas lapangan didampingi langsung oleh Kepala BPS Kepri, Toto Haryanto Silitonga, beserta jajaran.
Kehadiran Ansar sebagai responden pertama menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terhadap pelaksanaan sensus yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan berskala nasional yang bertujuan memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Pendataan tidak hanya mencakup informasi rumah tangga, tetapi juga berbagai aktivitas usaha, mulai dari usaha rumah tangga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga perusahaan besar.
Bahkan, pelaku usaha berbasis digital, seperti kreator konten yang memperoleh pendapatan dari berbagai platform digital, juga menjadi bagian dari cakupan pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Sebagai tanda telah mengikuti proses pendataan, petugas BPS melakukan penempelan stiker Sensus Ekonomi 2026 di kediaman Gubernur Kepri.
Kepala BPS Kepri, Toto Haryanto Silitonga, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk menghasilkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
"Yang didata bukan hanya unit usaha, tetapi juga rumah tangga. Dari pimpinan tertinggi hingga masyarakat umum, seluruh pelaku ekonomi di Kepulauan Riau dan Indonesia akan menjadi bagian dari pendataan ini," ujar Toto melansir kepriprov.go.id.
Menurutnya, BPS sebelumnya memiliki direktori sekitar 197 ribu unit usaha di Kepri. Namun, melalui Sensus Ekonomi 2026, data tersebut akan diperbarui untuk mengetahui kondisi terkini serta jumlah usaha yang masih aktif beroperasi.
"Mulai dari usaha rumah tangga, usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar akan menjadi sasaran pendataan. Termasuk masyarakat yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital seperti pembuat konten di TikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan," ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS telah menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi pengawasan.
Salah satunya melalui dashboard monitoring yang memungkinkan pemantauan kinerja petugas lapangan secara real time.
Selain itu, BPS juga menggunakan aplikasi berbasis digital bernama FASIH dalam proses pendataan. Melalui aplikasi tersebut, seluruh data yang dikumpulkan petugas dapat dipantau secara langsung sehingga kualitas dan progres pekerjaan dapat terukur dengan baik.
"Dari aplikasi itu kami dapat melihat capaian target pendataan sekaligus memantau kualitas data yang masuk dari lapangan," kata Toto.
BPS Kepri juga menerapkan inovasi SPSS atau Satu Pegawai Satu SLS (Satuan Lingkungan Setempat). Melalui program tersebut, setiap pegawai BPS diberikan tanggung jawab untuk mengawal dan memantau satu wilayah tertentu guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai target.
"Beban pekerjaan tidak hanya berada pada petugas mitra di lapangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh pegawai BPS yang ikut melakukan pengawasan dan pendampingan," katanya.
Sementara itu, Gubernur Ansar mengajak masyarakat Kepri untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap.
Menurut Ansar, data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Saya mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Terimalah petugas sensus yang datang dan berikan data yang benar serta lengkap, karena data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih baik bagi daerah dan masyarakat," ujar Ansar.
Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan menyasar rumah tangga dan berbagai jenis usaha di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi potret kondisi ekonomi daerah sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional yang lebih terarah dan berkelanjutan. (adv)
