TRIBUN-MEDAN.com - Perombakan struktur di Badan Gizi Nasional (BGN) menimbulkan aturan baru. Aturan ini muncul setelah peristiwa pembongkaran korupsi MBG. 

Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka korupsi MBG. Termasuk eks Kepala BGN, Dadan Hidayana. 

Peristiwa ini menimbulkan amarah di tengah-tengah masyarakat. 

Pada struktur yang baru, Kepala BGN Nanik S Deyang membuat sejumlah aturan agar terkesan bebas korupsi. 

Dia melarang tamu datang ke Kantor BGN. 

Hal ini dibuat agar terkesan tidak ada praktik suap dalam penetapan titik SPPG atau dapur MBG. 

Lalu penyaluran MBG juga menyasar ssiwa dari keluarga kurang mampu. 

Perubahan skema penyaluran sebagai langkah mengurangi pembiayaan MBG yang begitu besar setiap hari.

Kemudian BGN memutuskan tidak menyalurkan MBG pada hari libur sekolah. 

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan selama liburan sekolah akan melakukan pendataan ulang dapur MBG. 

"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," kata Agustina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Agustina menekankan ketersediaan data yang valid sangat krusial bagi BGN.

Ia menilai pemerintah tidak mungkin merumuskan kebijakan yang tepat sasaran jika tidak dilandasi oleh data yang jelas. 

Oleh karena itu, kata Agustina, perbaikan data menjadi fokus utama dalam 1 hingga 3 bulan ke depan.

"Data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar," ujarnya. 

Selain itu, Agustina juga menyoroti masalah terkait sinkronisasi data dengan kementerian atau lembaga lain yang sempat terjadi pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya.

Ia berjanji akan mengawal langsung Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN untuk berkoordinasi secara aktif dengan pihak-pihak yang telah memiliki data akurat.

"Hanya mungkin di masa lalu kemarin ada yang versinya, 'oh ya BGN yang tidak mau menerima data kami,' atau sebaliknya, 'oh ya mereka tidak kasih.' Nah, saya yakin sekarang ini adalah program prioritas, maka saya yakin dari kementerian/lembaga pun akan mendukung kami," papar Agustina.

Saat dikonfirmasi kembali oleh awak media mengenai penghentian distribusi makanan selama masa libur panjang anak sekolah, Agustina membenarkan hal tersebut.

"Ya, setop. Untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi," imbuhnya. 

MBG atau Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025.

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

Data BGN, Program MBG ini ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada tahun 2026.

Tujuan pemerintah untuk memperluas intervensi gizi nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. 

Siswa SMA Tak Kebagian MBG

Kini BGN mempertimbangkan untuk menghapus siswa SMA dari penerima MBG. 

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Menurut Arumsari, pemerintah sedang mengkaji langkah refocusing atau pemfokusan kembali sasaran program dengan mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Ia menegaskan, fokus utama evaluasi bukan pada jumlah dapur atau infrastruktur pendukung program, melainkan memastikan siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan pemenuhan gizi dari negara.

"Jangan pertanyaan dapurnya. Penerima manfaatnya dulu yang mana, baru dapur itu mengikuti. Itu sebuah konsekuensi bahwa kita akan tata ulang. Maka yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang benar-benar targeted, yang memang diharapkan pemerintah bisa diintervensi gizinya, anak-anak tersebut," kata Arumsari kepada wartawan.

Baca juga: Sosok CEO Tribun Network Dahlan Dahi di Panggung Akademik Unhas

Baca juga: PERJUANGAN Nasib Guru Honorer di MK Mandek, Ungkap Ada Guru Digaji Rp 50 Ribu dan Dipotong BPJS Pula

Menurut dia, penentuan kelompok prioritas akan dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan data kesehatan yang disusun bersama sejumlah pihak terkait.

BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, para ahli gizi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan intervensi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan.

"Sesai dengan teori yang tadi disampaikan, kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, ahli gizi, dan sebagainya," ujarnya.

Dalam skenario yang sedang dibahas, jumlah penerima manfaat MBG berpotensi berkurang hingga sekitar 8 juta orang.

Namun, Arumsari menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi awal dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG adalah siswa sekolah menengah atas (SMA), terutama yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas.

Kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian sebagai bagian dari upaya mengarahkan bantuan kepada kelompok yang dinilai lebih rentan mengalami masalah gizi.

Refocusing penerima manfaat dilakukan seiring audit total terhadap tata kelola program MBG.

Evaluasi ini mengemuka setelah munculnya dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum, sehingga pemerintah berupaya memperkuat sistem pengawasan dan memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih akuntabel.

BGN menilai program MBG pada dasarnya dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan menjadi salah satu instrumen penting dalam menurunkan angka stunting serta masalah kekurangan gizi lainnya.

Karena itu, pelaksanaan program ke depan akan lebih mengacu pada standar intervensi kesehatan dan gizi yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Selain menata ulang penerima manfaat, pemerintah juga akan mengevaluasi mekanisme operasional dapur MBG di berbagai daerah.

Skema insentif yang selama ini diterapkan turut menjadi perhatian karena dinilai masih memerlukan perbaikan agar lebih efektif dan mampu mendukung kualitas layanan.

Arumsari menekankan bahwa langkah refocusing bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG.

Sebaliknya, kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Langkah efisiensi tersebut juga disebut sejalan dengan target pembangunan sumber daya manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta arahan Presiden Prabowo Subianto agar intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran.

Dengan evaluasi yang sedang berlangsung, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjangkau lebih efektif kelompok rentan, tetapi juga memiliki tata kelola yang lebih kuat, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

(*/tribun-medan.com)