TRIBUN-MEDAN.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mencoret sebanyak Rp8 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari keluarga mampu.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah kini memasuki fase evaluasi dan penataan ulang.

Adapun BGN mulai menyusun langkah pengurangan penerima MBG dari kalangan siswa SMA yang berasal dari keluarga mampu.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa salah satu contoh refocusing yang sedang dipertimbangkan adalah menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA dari kelompok ekonomi atas.

Baca juga: BGN Bikin Opsi Hapus Siswa SMA Sebagai Penerima MBG, Anggaran Makin Tipis?

“Misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG.

Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya,” kata Arumsari di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi jumlah penerima manfaat yang selama ini dianggap terlalu luas cakupannya.

Disisi lain BGN memperkirakan bahwa apabila peserta didik dari kelompok ekonomi mampu tidak lagi masuk dalam kategori penerima MBG, maka jumlah penerima manfaat dapat berkurang secara signifikan.

“Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat,” sambung Arumsari.

Pengurangan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah mengalokasikan anggaran secara lebih efektif kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Baca juga: PERJUANGAN Nasib Guru Honorer di MK Mandek, Ungkap Ada Guru Digaji Rp 50 Ribu dan Dipotong BPJS Pula

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari menegaskan pemerintah tak akan hentikan program MBG.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang dipersoalkan para demonstran justru sedang menjadi fokus pembenahan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Qodari mengatakan berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari efisiensi anggaran negara, penguatan ketahanan energi nasional, evaluasi program MBG, hingga pembenahan struktur ekonomi yang selama ini dianggap belum berjalan optimal.

Salah satu tuntutan yang paling banyak mendapat perhatian adalah desakan agar program Makan Bergizi Gratis dihentikan sementara untuk dievaluasi.

Namun pemerintah memastikan tuntutan tersebut tidak akan dipenuhi.

Qodari menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan karena menyangkut kebutuhan kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada program tersebut.

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG merupakan hal yang wajar dalam sebuah program berskala nasional.

"Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan.

Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah," ungkap Qodari.

Baca juga: SOSOK Mahasiswa Asal Tebing Tinggi Ketahuan Bawa 29 Vape Narkoba Dalam Kotak Kue Kacang di Kualanamu

Ia menilai keberadaan masalah tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan sebuah program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat.

"Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi," jelasnya.

Meski tidak menghentikan MBG, pemerintah mengakui bahwa evaluasi sedang dilakukan secara menyeluruh. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.

Namun penghentian tersebut tidak berlaku bagi dapur MBG yang sudah melayani masyarakat.

Qodari menekankan bahwa penghentian total program tidak mungkin dilakukan karena penerima manfaatnya merupakan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah.

"Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui.

Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang tidak boleh makan lagi?" ujarnya.

Menurut dia, evaluasi akan dilakukan terhadap seluruh aspek program, mulai dari sasaran penerima, kualitas makanan, kondisi dapur MBG, tata kelola anggaran, hingga keterlibatan vendor lokal.

"Nah yang operasional ini akan dievaluasi.

Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi," kata Qodari.

*/tribun-medan.com