TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana bergabungnya mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi sorotan. 

Di tengah kabar bahwa Jokowi akan ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, pengamat politik justru menilai posisi tersebut belum cukup strategis untuk mendongkrak kekuatan partai.

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai apabila PSI serius ingin meningkatkan daya saing politiknya menjelang Pemilu 2029, maka Jokowi sebaiknya ditempatkan sebagai Ketua Umum partai.

"Kalau Jokowi hanya menjadi Ketua Dewan Pembina, saya kira PSI tidak akan mampu melenggang ke Senayan dengan signifikan. Bahkan perolehan suaranya bisa jadi tidak terlalu besar," ujar Saiful kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Menurut Saiful, posisi Ketua Dewan Pembina untuk Jokowi hanya akan menjadikan Jokowi sebagai simbol partai.

Padahal, mantan Presiden dua periode itu memiliki pengaruh politik yang jauh lebih besar dan berpotensi menjadi motor utama penguatan elektoral PSI.

Menurutnya, kepemimpinan PSI saat ini masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi pengalaman politik maupun kemampuan membangun komunikasi dengan publik.

Saiful secara khusus menyoroti Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang menurutnya masih memerlukan jam terbang politik lebih banyak.

Selain itu, dia menilai basis relawan Jokowi yang selama ini dikenal loyal dan militan merupakan modal politik besar yang bisa dimanfaatkan PSI apabila Jokowi memegang kendali langsung di dalam partai.

"Pendukung Jokowi dikenal sangat loyal dan militan. Mereka cenderung mengikuti arahan Jokowi secara penuh."

"Artinya, relawan Jokowi ini adalah kekuatan politik besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh PSI," katanya.

Baca juga: Ketum Militan Gibran soal Kasus Ijazah Jokowi: P21 Itu Tidak Perlu Tersangka Diberikan Tembusan

Menurut Saiful, jika Jokowi hanya ditempatkan sebagai ikon partai tanpa kewenangan strategis, maka PSI akan sulit meniru lonjakan elektoral yang pernah diraih Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

"Jokowi jangan hanya dijadikan simbol. Ia harus menjadi pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi, yaitu sebagai Ketua Umum PSI," kata dia.

Lebih lanjut, dosen pascasarjana Universitas Sahid Jakarta itu menilai kapasitas politik Jokowi saat ini sudah berada pada level yang setara dengan para ketua umum partai besar nasional.

"Dengan pengalaman sebagai Presiden dua periode, kelas Jokowi sudah seharusnya sejajar dengan para ketua umum partai politik. Bukan sekadar Dewan Pembina, tetapi sebagai Ketua Umum yang memiliki kendali penuh terhadap arah dan strategi partai," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyatakan Jokowiakan segera mengenakan jaket PSI secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina partai tersebut. 

Saat ini, PSI tengah mempercepat pembentukan dan penyempurnaan struktur kepengurusan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Langkah itu sebagai persiapan verifikasi partai serta menyambut peran resmi Jokowi di partai berlambang gajah itu.