TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Riak-riak keresahan publik terhadap kondisi negara ini terus bermunculan di kampus dan jalanan. 

Mereka menyampaikan sikap dan tuntutan kepada pemerintah agar tak lagi menyengsarakan rakyat dengan berbagai kebijakan nirmanfaat.

Gelombang unjuk rasa muncul di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa hari di awal pekan ini, mulai dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Bandung, Majalengka, Cirebon, Medan, Jember, Palembang, dan lainnya. 

Tuntutan yang disuarakan kepada pemerintah secara umum hampir sama: menolak program makan begizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP); turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok.

Juga, menolak perluasan peran militer dan polisi di ranah sipil, hingga tuntutan menghentikan pemborosan anggaran negara dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin (15/6/2026), ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) berunjuk rasa menuntut perbaikan kondisi ekonomi nasional. 

Mengusung tajuk "Indonesia Menjerit di Tengah Krisis: Negara Berkabung, Sipil Dikepung, Ekonomi yang Mengapung hingga Masyarakat Lontang-Lantung", mereka menyoroti situasi ekonomi nasional yang kian memburuk, ditandai dengan pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor.

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Muhammad Radin Nabil Akbar, mengatakan, isu ekonomi menjadi fokus utama aksi kali ini. 

Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah telah memicu efek berantai yang semakin membebani masyarakat.

"Saat ini kami membawa enam tuntutan, tetapi kami terfokus pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan: Menuju Indonesia Bangkrut. Salah satu yang kami soroti mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM," tandas Radin.

Radin menilai kesulitan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar bersubsidi menjadi salah satu bukti nyata bahwa kondisi ekonomi saat ini semakin menekan kehidupan sehari-hari. 

"Dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite saat ini," ujarnya.

MBG dan KDMP 

Dari kawasan Titik Nol Kilometer, mahasiswa secara tegas menuntut penghentian total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). 

Kedua program unggulan pemerintah tersebut dinilai justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang memburuk.

Mahasiswa menilai MBG dan Kopdes lahir tanpa partisipasi publik yang memadai dan berisiko hanya menguntungkan kelompok tertentu. 

Program-program tersebut dianggap tidak menjawab persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat, seperti meningkatnya angka pengangguran, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menurunnya daya beli.

Kebijakan itu disebut mubazir dan berpotensi menyeret negara pada krisis yang lebih dalam apabila terus dipaksakan tanpa evaluasi. 

Sorotan tajam juga diarahkan kepada pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini dijabat oleh Nanik S Deyang, sosok yang dinilai tidak kompeten untuk memimpin lembaga negara tersebut.

Mahasiswa memandang pemerintah seharusnya memprioritaskan pemulihan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok, alih-alih menggelontorkan anggaran besar untuk program yang efektivitasnya masih dipertanyakan. 

Oleh karena itu, selain mendesak penghentian MBG dan Kopdes, mahasiswa menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM dan bahan pokok.

Tak hanya itu, massa aksi turut mengkritik tata kelola fiskal dan keuangan negara. 

Mereka menilai pemerintah terlalu mudah menyalahkan faktor global ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.

"Pemerintah mestinya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak inflasi, bukan jalan-jalan ke luar negeri," ungkapnya.

Kekuasaan polisi

Isu reformasi kepolisian juga menjadi bagian dari tuntutan yang disuarakan. 

Radin menilai terdapat ketidaksesuaian antara semangat reformasi Polri dengan berbagai kebijakan saat ini, yang justru dinilai memperluas ruang kekuasaan institusi tersebut dengan menduduki berbagai jabatan struktural.

"Masyarakat secara umum saat ini kesulitan mendapatkan pekerjaan, banyak pekerja yang di-PHK. Malah pemerintah membuat lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk kepolisian, memperlebar kekuasaan mereka," kata Radin.

Menutup orasinya, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap militerisme di ranah sipil dan mendesak pemerintah memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat. 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Drs Agus Triyanta, ikut turun ke jalan membersamai para mahasiswanya menyuarakan tuntutan pada aksi damai #menujuindonesiabangkrut itu dan sempat berorasi.

"Apabila sebuah pemerintahan tidak ada kekuatan penyeimbang maka akan bergerak dalam arah yang enggak seimbang, dan inilah inti demokrasi. Karena itu, kami men-support, menyuarakan karena kecintaan FH UII terhadap negara," katanya. 

Agus tidak menampik bahwa saat ini langkah pemerintah tidak seimbang karena banyak tuntutan masyarakat yang belum diakomodasi. 

Karenanya, Agus bersama para mahasiswa turun ke jalan untuk memperluas suara-suara yang belum diakomodasi pemerintah. 

Agus menyakini gerakan mahasiswa yang massif mampu membuka mata dan pikiran para pemimpin yang abai. 

Keyakinan itu berdasar dari istilah latin Vox Populi Vox Dei yang memiliki makna suara rakyat adalah suara Tuhan. 

Dia mengingatkan kepada pemerintah ketika suara protes yang massif dan terus bertambah banyak, maka hal ini bisa menjadi indikator adanya sesuatu yang bermasalah. 

"Kalau yang bersuara itu semakin banyak. itu salah satu indikator bahwa ada sesuatu yang tidak bisa lagi ditampung. Mahasiswa jangan sampai lelah bersuara," ungkapnya.

Turunkan harga

Di Simpang Empat Klodran, Kabupaten Bantul, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung dan BEM Bantul dan menyuarakan keresahannya. 

Koordinator aksi sekaligus mahasiswa Universitas Janabadra, Navas (26), mengatakan, tuntutan tersebut terkait dengan stabilitas harga BBM, tolak Undang-Undang Polri, perbaikan pendidikan, hingga kritik program MBG.

"Kami ingin Presiden-Wakil Presiden, Prabowo-Gibran, mengevaluasi pendidikan yang ada di Indonesia," katanya kepada awak media.

Mereka menilai bahwa MBG bukan tempat mendukung pola pikir anak-anak, melainkan para penguasa mencari uang dan melakukan lebih banyak tindak korupsi. 

"MBG tidak ada manfaat sama sekali. Apalagi di wilayah Indonesia timur," ujar dia.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bantul sekaligus mahasiswa Institut Teknologi Yogyakarta, Karepesina (22), berujar, tuntutan konkret Aliansi Cipayung dan BEM Bantul yakni menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan menjamin stabilitas harga kebutuhan rakyat. 

Selain itu, pihaknya mendesak evaluasi total program MBG dan menghentikan program pembangunan KDMP yang tergesa-gesa, bersifat top-down, dan berpotensi membebani desa.

"MBG itu bukan salah satu tujuan utama untuk memperbaiki gizi seorang anak. Jika gizi menjadi prioritas, maka berikanlah kepada ibu-ibu yang membutuhkan," paparnya.

Pihaknya juga menolak dan mendesak pencabutan pengesahan Revisi Undang-Undang Polri yang membuka ruang lebih luas bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil. 

Kondisi itu berisiko mengaburkan batas antara fungsi keamanan dan pemerintahan sipil.

Di bidang pendidikan, pihaknya menuntut pemerintahan Prabowo-Gibran memperbaiki kualitas serta menjamin kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, mengingat pendidikan adalah pondasi peradaban. 

Anggaran pendidikan harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai angka besar di atas kertas tanpa dampak nyata di ruang kelas.

Lebih lanjut, pihaknya turut mendesak pembentukan Undang-Undang perlindungan aktivis, jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan massa aksi. 

Pihaknya menilai bahwa demokrasi tidak akan hidup bila kritik dianggap ancaman.

"Negara yang sehat bukan negara yang membungkam suara rakyat, melainkan negara yang berani mendengar kritik sebagai bagian dari perbaikan. Aktivis, mahasiswa, jurnalis, akademisi, dan massa aksi adalah bagian dari penjaga nalar publik. Mereka memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol," tandasnya.

Menguatnya militerisme

Segenap civitas academica Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyampaikan pernyataan sikap dan imbauan moral kepada seluruh penyelenggara negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut diunggah melalui akun Instagram @umy_bergerak pada Senin (15/6/2026) sore.

Dalam video unggahan itu, tampak puluhan civitas academica UMY berdiri bersama, sementara seorang pria membacakan pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintah. 

Mereka menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis yang semakin mendalam, baik di bidang ekonomi, politik, maupun demokrasi, yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Pernyataan sikap dan imbauan moral segenap civitas academica Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada seluruh penyelenggara negara Republik Indonesia, mengawal rakyat menuju pembebasan nasional,” demikian pernyataan yang dibacakan dalam video tersebut.

Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa kenaikan harga BBM, melonjaknya harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan, maraknya praktik korupsi, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. 

Di tengah kesulitan yang dihadapi rakyat, pemerintah dinilai tetap menjalankan berbagai program yang belum mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar bangsa.

Selain persoalan ekonomi, mereka menilai terdapat kecenderungan menguatnya militerisme dalam kehidupan sipil. 

Penempatan aparat militer dan kepolisian pada berbagai jabatan sipil strategis, penggunaan aparat negara sebagai instrumen kekuasaan yang membatasi ruang demokrasi, hingga berbagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil disebut sebagai ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia.

Mereka kemudian menyerukan agar seluruh penyelenggara negara kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan. 

Civitas academica UMY merangkum semuanya dalam delapan tuntutan kepada pemerintah, yakni cabut keanggotaan Indonesia dari Board of Peace (BoP), hentikan program dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti MBG dan KDMP; turunkan harga BBM, kebutuhan pokok dan kebutuhan produksi rakyat. 

Juga, menghentikan penempatan perwira militer dan kepolisian aktif maupun purnawirawan dari jabatan sipil strategis serta kembalikan TNI dan Polri ke barak; hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, buruh, tani, dan seluruh elemen rakyat sipil, serta jamin kebebasan berpendapat dan hak-hak demokratis rakyat. 

Kemudian, hentikan segala bentuk penindasan dan perampasan tanah serta eksploitasi sumber daya alam.

Lalu, menuntut pemerintah memprioritaskan APBN untuk sektor pendidikan dan kesehatan, hentikan komersialisasi, liberalisasi, dan privatisasi pendidikan, serta wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis bagi massa rakyat Indonesia. 

Terakhir, menuntut Prabowo-Gibran mengakui kesalahan atas kebijakan yang merugikan rakyat atau segera turun dari jabatannya.

Kampus berpihak

Di hari yang sama, Dewan Mahasiswa Fisipol UGM mengelar aksi Fisipol Menolak Bungkam di Taman Pintar Fisipol UGM, Senin (15/6/2026). 

Perwakilan Mahasiswa Fisipol UGM, Zaidan Falah, mengatakan, selama ini kampus yang mengatasnamakan diri sebagai kampus kerakyatan tidak memiliki sikap tegas. 

Pun fakultas yang menoleh aspek sosial dan politik ini terkesan diam.

"Setiap ada isu yang sebenarnya sengsara untuk masyarakat, kampus memilih diam. Melalui aksi ini, kami mengajak seluruh sivitas akademika Fisipol, dosen, serikat pekerja, dan siapapun membuka agar semua hadir untuk bersolidaritas terhadap nestapa rakyat," katanya.

Ada enam tuntutan yang dituntut dalam aksi tersebut, menyoroti UU TNI dan Polri, kenaikan harga bahan pokok dan BBM, pelemahan rupiah, program MBG dan Kopdes Merah Putih, dan lain-lain.

Dalam aksi tersebut, dosen-dosen Fisipol UGM juga ikut turun menyuarakan kegelisahannya. Salah satunya ialah Dosen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Suci Lestari Yuana. 

Alasannya ikut aksi adalah sebagai bentuk solidaritas sebagai dosen. 

Namun di sisi lain, ia juga seorang ibu turut terdampak kebijakan pemerintah. 

Sosok yang akrab disapa Nana itu menyoroti dua hal yaitu eksploitasi anggaran dalam program-progam pemerintah dan militerisme.

"Anggaran pemerintah yang seharusnya untuk publik, tetapi ini enggak jelas untuk siapa. Salah satunya MBG, banyak akademisi yang mengkritisi MBG, tapi enggak direspons. Kemudian soal militerisme, contoh yang paling nyata adalah antikritik pemerintah. Ketika ada yang kritis bisa dianggap antek asing misalnya, atau tidak loyal terhadap pemerintahan Indonesia," terangnya.

Enam tuntutan yang disampaikan dalam Aksi Fisipol Menolak Bungkam antara lain, menuntut pemerintah untuk membatalkan UU TNI dan Polri dan menegakkan supremasi sipil sepenuhnya.

Menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan pokok dan BBM; menuntut pemerintah untuk menghentikan program MBG dan KDMP. 

KM Fisipol UGM juga mendesak pemerintah untuk segera menguatkan nilai rupiah; memperbaiki pola komunikasi antara negara dan warga negara guna mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Juga, mendesak UGM untuk segera mengambil sikap resmi yang berpihak pada nestapa rakyat. (han/hda/nei/maw/mur)