TRIBUNTRENDS.COM - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya masih menyisakan persoalan serius, terutama terkait aspek transparansi.
Saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Selasa (16/6/2026), Busyro menyebut program unggulan pemerintah tersebut menunjukkan indikasi kuat kurangnya keterbukaan dalam pelaksanaannya.
"MBG ini kan terindikasi kuat itu tidak transparan," ujar Busyro saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, pada Selasa (16/6/2026).
Menurut mantan Ketua Komisi Yudisial itu, dugaan ketidaktransparanan terlihat sejak tahap perencanaan program yang dinilai tidak dilakukan secara terbuka kepada publik.
Ia menilai berbagai penjelasan dan langkah perbaikan yang disampaikan pemerintah sejauh ini belum mampu menjawab persoalan mendasar yang muncul dalam implementasi MBG.
Baca juga: Ada Indikasi Pelanggaran HAM di Program MBG, Andreas Hugo Sentil Ucapan Lama Pigai, Tolak Belakang
"Apa pun juga pandangan dan jaminan pemerintah itu biarkan saja," ujar Busyro.
Ia menegaskan bahwa dampak negatif yang muncul dari pelaksanaan program tersebut sudah terlihat secara nyata dan menjadi perhatian berbagai pihak.
"Mudharatnya akibatnya sudah terang-terangan lebih banyak," katanya lagi.
Karena itu, Busyro menaruh harapan besar terhadap proses uji materi program MBG dalam Undang-Undang APBN 2026 yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, putusan MK dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan tersebut.
Salah satu opsi yang diharapkannya adalah penghentian sementara program MBG agar pemerintah memiliki ruang untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola dan pelaksanaannya.
"Setop MBG sementara dulu, kemudian evaluasi. MK bisa memberikan pertimbangan moral konstitusional," imbuhnya.
Desakan evaluasi terhadap program MBG tidak hanya datang dari kalangan organisasi masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir, gelombang kritik juga muncul dari mahasiswa yang turun ke jalan melalui aksi demonstrasi.
Pada aksi yang digelar Jumat (12/6/2026) dan Senin (15/6/2026), para mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis serta melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan disetop.
Qodari mengingatkan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini penting untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan, hingga menurunkan angka stunting pada generasi muda.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ujar Qodari dalam keterangan Bakom, dikutip Minggu (14/6/2026).
Qodari mengakui, program apapun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi.
Sebab itu, satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah.
"Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” tuturnya.
Qodari menyampaikan bahwa berbagai kendala yang muncul tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ucap Qodari.
Baca juga: Pigai Tolak Sebut Ada Pelanggaran HAM di Program MBG: Masih Proses Mewujudkan Tercapainya Standar
Hal senada ditegaskan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.
Dia mengatakan, BGN menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program MBG.
"Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden. Kalau kami, ya kami kan diangkat menjalankan perintah presiden ya, itu saja," kata Arumsari, di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Arumsari, demonstrasi adalah hak setiap warga negara.
Dia pun tidak masalah dengan isi tuntutan dalam aksi demonstrasi mahasiswa tersebut.
"Bahwa masyarakat demo dan sebagainya itu hal yang memang hak merekalah," ujar dia.
Arumsari menegaskan dirinya dan Trenggono hanya menjalankan tugas negara untuk mengelola dan memperbaiki MBG.
"Tapi, kalau saya, Pak Terenggono ini kan diangkat diperintah Bapak Presiden untuk memperbaiki BGN," ujar dia.
Arumsari juga menilai MBG adalah program yang bertujuan baik.
Sebab, memang situasi di Indonesia ini, masih banyak rakyat yang kekurangan gizi.
"Itu sudah kami lihat datanya pun di Kementerian Kesehatan ada, dari mulai Ibu hamil, ibu menyusui, balita dan sebagainya ada. Lalu yang pendidikan-pendidikan yang memang masih di PAUD dan sebagainya itu seperti itu," tutur dia.
BGN kini sedang menghentikan sementara program MBG selama libur sekolah untuk proses evaluasi.
"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur," ucap Arumsari.
Arumsari menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi total tata kelola terhadap program MBG selama momen libur sekolah tersebut.
"Ya,setop. Untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi gitu," ujar dia.
Dia berharap, selepas momen libur sekolah, seluruh evaluasi terkait tata kelola MBG sudah rampung.
"Nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya," tutur dia.
Selain moratorium program MBG selama libur sekolah, BGN juga menunda pembangunan dapur baru untuk proses evaluasi dapur eksisting.
(TribunTrends/Kompas)
