TRIBUNKALTIM.CO - Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seiring kebutuhan pemerintah memperkuat layanan publik di berbagai daerah.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II 2025, total PPPK secara nasional kini telah menembus angka lebih dari 2 juta orang yang tersebar di seluruh provinsi.
PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus tetap, PPPK bekerja melalui sistem kontrak yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dan hasil evaluasi kinerja.
Meski demikian, PPPK tetap memperoleh gaji dan tunjangan yang dibayarkan negara serta memiliki peran penting dalam pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis pemerintahan.
Baca juga: Terungkap di Sidang MK, Guru PPPK Digaji Rp 50 Ribu per Bulan hingga Jadi Ojol Imbas Anggaran MBG
Di Kalimantan Timur, keberadaan PPPK menjadi salah satu penopang utama pelayanan pemerintah daerah.
Data BKN menunjukkan jumlah PPPK di provinsi ini mencapai puluhan ribu orang dan tersebar pada instansi pusat maupun pemerintah daerah.
Angka tersebut menempatkan Kalimantan Timur dalam daftar 20 provinsi dengan jumlah PPPK terbesar di Indonesia.
Dalam data BKN, PPPK dibagi menjadi dua kategori utama, yakni instansi pusat dan instansi daerah.
Instansi pusat adalah lembaga pemerintahan yang berada di tingkat nasional, seperti kementerian, lembaga negara, dan badan pemerintah pusat.
PPPK di instansi ini biasanya bertugas dalam skala kebijakan nasional atau pelayanan lintas wilayah.
Sementara itu, instansi daerah mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
PPPK daerah lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya sebagai guru di sekolah negeri, tenaga kesehatan di puskesmas, atau tenaga teknis di pemerintahan daerah.
Dari total nasional, jumlah PPPK daerah jauh lebih besar, yakni 1.638.210 orang, dibandingkan PPPK pusat sebanyak 402.755 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga ASN kontrak lebih dominan di daerah.
Total PPPK Nasional Tembus 2 Juta Orang
Berdasarkan data resmi BKN, jumlah total PPPK di Indonesia hingga Semester II 2025 mencapai 2.040.965 orang. Dari jumlah tersebut, perempuan mendominasi secara nasional.
Fenomena ini sejalan dengan tren ASN di sektor pendidikan dan kesehatan yang banyak diisi oleh tenaga perempuan, terutama guru dan tenaga medis.
Daftar 20 Provinsi dengan Jumlah PPPK Terbanyak di Indonesia
Berikut daftar lengkap 20 provinsi dengan jumlah PPPK terbanyak berdasarkan data BKN:
1 . Jawa Timur
Total: 197.427 (Pusat: 31.518 | Daerah: 165.909)
Pria: 87.088 | Wanita: 110.339
2. Jawa Barat
Total: 194.508 (Pusat: 27.944 | Daerah: 166.564)
Pria: 84.294 | Wanita: 110.214
3. Jawa Tengah
Total: 178.891 (Pusat: 24.380 | Daerah: 154.511)
Pria: 71.485 | Wanita: 107.406
4. DKI Jakarta
Total: 120.986 (Pusat: 99.232 | Daerah: 21.754)
Pria: 66.664 | Wanita: 54.322
5. Sumatera Selatan
Total: 95.334 (Pusat: 11.681 | Daerah: 83.653)
Pria: 33.634 | Wanita: 61.700
6. Nusa Tenggara Timur
Total: 84.263 (Pusat: 10.136 | Daerah: 74.127)
Pria: 36.863 | Wanita: 47.400
7. Sumatera Utara
Total: 83.767 (Pusat: 16.417 | Daerah: 67.350)
Pria: 27.499 | Wanita: 56.268
8. Sulawesi Selatan
Total: 82.387 (Pusat: 18.838 | Daerah: 63.549)
Pria: 27.610 | Wanita: 54.777
9. Aceh
Total: 75.638 (Pusat: 18.378 | Daerah: 57.260)
Pria: 28.746 | Wanita: 46.892
10. Riau
Total: 65.668 (Pusat: 7.555 | Daerah: 58.113)
Pria: 23.293 | Wanita: 42.375
11. Banten
Total: 63.743 (Pusat: 8.460 | Daerah: 55.283)
Pria: 30.373 | Wanita: 33.370
12. Bali
Total: 62.053 (Pusat: 7.564 | Daerah: 54.489)
Pria: 28.809 | Wanita: 33.244
13. Sulawesi Tengah
Total: 60.180 (Pusat: 6.502 | Daerah: 53.678)
Pria: 22.220 | Wanita: 37.960
14. Sumatera Barat
Total: 54.911 (Pusat: 10.594 | Daerah: 44.317)
Pria: 17.407 | Wanita: 37.504
15. Kalimantan Timur
Total: 54.731 (Pusat: 5.226 | Daerah: 49.505)
Pria: 22.755 | Wanita: 31.976
16. Nusa Tenggara Barat
Total: 51.240 (Pusat: 7.815 | Daerah: 43.425)
Pria: 22.170 | Wanita: 29.070
17. Sulawesi Tenggara
Total: 50.255 (Pusat: 7.948 | Daerah: 42.307)
Pria: 17.702 | Wanita: 32.553
18. Kalimantan Barat
Total: 49.417 (Pusat: 7.255 | Daerah: 42.162)
Pria: 21.094 | Wanita: 28.323
19. Lampung
Total: 45.429 (Pusat: 8.221 | Daerah: 37.208)
Pria: 18.133 | Wanita: 27.296
20. Jambi
Total: 40.761 (Pusat: 6.992 | Daerah: 33.769)
Pria: 15.061 | Wanita: 25.700
Dari daftar tersebut terlihat jelas bahwa provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi jumlah PPPK secara nasional. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk yang besar serta kebutuhan layanan publik yang tinggi di wilayah tersebut.
Namun demikian, daerah luar Jawa seperti Sumatera dan Sulawesi juga menunjukkan angka signifikan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Kalimantan Timur sendiri, meskipun tidak masuk 10 besar, tetap memiliki peran penting sebagai wilayah strategis, terutama dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi meningkatkan kebutuhan ASN, termasuk PPPK di masa mendatang.
Perempuan Mendominasi PPPK Nasional
Salah satu temuan menarik dalam data BKN adalah dominasi jumlah perempuan dalam komposisi PPPK. Hal ini terlihat hampir di semua provinsi, termasuk Kalimantan Timur.
Dominasi ini terutama berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan, yang memang banyak diisi oleh tenaga perempuan.