TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membela Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dalam insiden protes mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026) malam.
Ketika itu, aksi unjuk rasa mahasiswa membubarkan diskusi yang dihadiri Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, Sudaryono.
Menurut Qodari, dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari, Rabu (17/6/2026).
Diketahui, Anggota Serikat Mahasiswa (SEMA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Mesa melontarkan protes dalam diskusi bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026) malam.
Protes dilontarkan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah yang dinilai gagal menjalankan nilai-nilai Pancasila dan tidak responsif terhadap berbagai kritik yang disampaikan masyarakat.
SEMA UGM menilai diskusi yang mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa" itu tak mewakili nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya.
Situasi pun semakin memanas hingga akhirnya sempat terjadi aksi saling lempar botol plastik.
Terkait ada anggapan bahwa mahasiswa yang merangsek diskusi itu merasa capek dengan diskusi dan ingin menuntut kepada pemerintah, Qodari melihat hal itu sebagai amarah semata.
Qodari melihat sebagian mahasiswa merestui, bahkan diskusi diketahui otoritas kampus. Bahkan, acara diskusi sempat berjalan lancar dan mahasiswa tertib.
“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” kata Qodari.
Terkait tuntutan mahasiswa yang ingin pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari mengatakan program itu adalah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Program yang lahir dari kegelisahan Prabowo untuk secepatnya menyelesaikan masalah stunting di Indonesia.
Program prioritas itu pun lahir dari mandat masyarakat terhadap Prabowo yang memenangi pemilihan umum (pemilu). Masyarakat memilih Prabowo untuk menjalankan visi dan misi selama kampanye.
“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” tegas Qodari.
Karena itu, lanjut dia, ketidaksetujuan mahasiswa harus dibuat dua kategori. Pertama ketidaksetujuan yang bersifat politik, dan yang kedua bersifat tenokratis. Untuk yang bersifat politik, menurutnya, tidak ada ruang negosiasi.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” kata Qodari.
Menurutnya, mahasiswa harus melihat gambar besar. Sebanyak 96 juta masyarakat Indonesia, mayoritas memilih Prabowo. Artinya, satu paket dengan program kerja dan visi-misinya.
Framing soal etika
Terpisah, pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, menyoroti adanya upaya pengalihan isu dalam insiden protes mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 Juni 2026.
Ia menilai terdapat pihak yang sengaja membangun narasi mengenai etika mahasiswa untuk menutupi substansi kritik yang sebenarnya ingin disampaikan terkait kehadiran Budiman Sudjatmiko dan pejabat negara lainnya dalam diskusi tersebut.
Jamiluddin mengamati bahwa saat ini terjadi dominasi pendekatan justifikasi dari berbagai pihak yang terlibat.
Alih-alih membahas inti permasalahan, upaya mencari pembenaran di masing-masing kubu justru membuat krisis kepercayaan yang dirasakan mahasiswa menjadi semakin kabur di mata publik.
Menurut Jamiluddin, akar persoalan dari penolakan tersebut adalah hilangnya kepercayaan sebagian mahasiswa terhadap sosok narasumber yang hadir.
"Mereka menolak terhadap figur pejabat yang hadir, bukan penolakan terhadap materi diskusi atau wawasan kebangsaan yang sedang dibahas. Bagi para mahasiswa, legitimasi narasumber menjadi faktor krusial yang membuat mereka merasa acara tersebut tidak lagi layak untuk dilanjutkan," ujarnya.
