TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mamuju Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat, pada Rabu (17/6/2026).

Aksi ini membawa belasan tuntutan yang merangkum berbagai persoalan, mulai dari krisis ekonomi nasional hingga desakan reformasi di tubuh aparat penegak hukum.

Berdasarkan pantauan di lapangan, suasana di depan pintu gerbang Gedung DPRD Mamuju tampak memanas namun tetap terkendali.

Baca juga: Kisah Nabawiyah, Jamaah Haji Tertua Asal Pasangkayu Pulang Sehat di Usia 86 Tahun

Baca juga: Prakiraan Cuaca Sulbar Kamis 18 Juni 2026: Mamasa, Mamuju hingga Pasangkayu Berpotensi Diguyur Hujan

Massa aksi yang mengenakan pakaian bebas serta beberapa jaket almamater hijau berbaris memenuhi setengah badan jalan.

Di tengah kerumunan, sebuah ban bekas dibakar para demonstran, menciptakan kobaran api dan kepulan asap hitam pekat yang membubung tinggi ke udara.

Beberapa pengendara motor yang melintas terpaksa melaju perlahan menembus kabut asap.

Sementara itu, aparat kepolisian dari Polresta Mamuju membentuk barisan barikade ketat tepat di depan gerbang gedung rakyat tersebut.

Polisi yang berjaga mengenakan seragam dinas lengkap dan baret tampak bersiaga mengawal jalannya orasi, memisahkan massa agar tidak merangsek masuk ke dalam kompleks gedung DPRD.

Seorang orator terdengar terus meneriakkan tuntutan menggunakan pengeras suara (megafon) di hadapan barisan petugas.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Egi, menyatakan gerakan ini merupakan respons kolektif mahasiswa Mamuju atas ketidakstabilan situasi yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah.

Egi merinci ada 12 poin tuntutan nasional dan 3 poin tuntutan lokal yang mereka suarakan:

Isu Nasional:

1. Hentikan pemborosan APBN.
2. Hapus utang lama dan tolak utang baru.
3. Atasi nilai tukar rupiah yang anjlok.
4. Turunkan harga BBM dan bahan pokok.
5. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMPN.
6. Cabut UU Polri dan wujudkan reformasi Polri.
7. Kembalikan TNI ke barak.
8. Bubarkan Komando Teritorial dan tolak pembangunan batalion TNI.
9. Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis.
10. Laksanakan reformasi agraria sejati.
11. Tolak tambang Logam Tanah Jarang (LTJ) di Sulawesi Barat.
12. Sahkan UU Perampasan Aset.

Isu Lokal:

Selain isu makro, aliansi ini juga menuntut perubahan signifikan pada penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Mamuju.

1. Desakan mencopot Kapolresta Mamuju karena dinilai gagal menegakkan hukum yang adil.
2. Menuntaskan semua kasus hukum yang mandek di Polresta Mamuju.
3. Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis.

"Kami menilai bahwasanya persoalan ini harus betul-betul mendapatkan solusi dari pihak yang berwenang agar persoalan ini dapat terselesaikan demi mendapatkan kepentingan bersama," tegas Egi dalam pernyataan tertulisnya.

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi