TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0201 Kota Medan buka suara terkait puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan Kodim, Jalan Pengadilan Medan, Rabu (17/6/2026).

Dalam aksi demonstrasi, para mahasiswa sempat membakar ban bekas, membentangkan spanduk gulingkan rezim Prabowo-Gibran.

Bahkan, mereka sempat meneriaki kata 'pembunuh' di lokasi, di hadapan prajurit TNI Angkatan Darat berseragam lengkap.

Mengenai hal ini, Dandim 0201 Medan, Letkol Delli Yuda mengaku mendukung mahasiswa menyampaikan aspirasinya.

Namun, ia menyinggung soal markas TNI adalah salah satu tempat yang dilarang untuk unjuk rasa.

Ia juga memastikan aturan area militer tak boleh didemo masih berlaku sampai saat ini.

"Pada prinsipnya kami mendukung rekan-rekan mahasiswa yang melaksanakan orasi maupun demonstrasi, asalkan, sekali lagi, memang orasi atau demonstrasi itu tetap mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku," kata Dandim 0201 Medan, Letkol Delli Yuda, di lokasi, Rabu (17/6/2026).

"Sesuai dengan undang-undang dan itu undang-undangnya masih berlaku, saat ini kita ketahui bahwa memang salah satu instansi militer itu tidak boleh dijadikan untuk tempat untuk berorasi," sambungnya.

Meski mengetahui mahasiswa melanggar aturan, Kodim 0201 Medan melunak di hadapan mahasiswa.

Mereka tidak melakukan tindakan-tindakan represif terhadap demonstran, meski para mahasiswa bakar ban, meneriaki mereka sebagai pembunuh.

Bahkan, Letkol Delli sempat berdiskusi dengan perwakilan mahasiswa, menerima aspirasi.

Namun, Delli belum bisa menerima seluruh tuntutan mahasiswa, dan berencana menggelarFocus Group Discussion (FGD).

"Makanya tadi kami mencoba untuk berdiskusi, langkah baiknya kalau kita berdiskusi masuk ke dalam, karena kalau kita tetap menyampaikan orasi di depan itu tentunya akan melanggar undang-undang, dan itu sekali lagi akan mengganggu hak-hak masyarakat yang akan melintas jalan, yang harusnya niatnya ini baik, justru mendapat nilai yang negatif,"ungkapnya.

"Kami mengapresiasi tentunya, dan kepada mahasiswa juga mengucapkan terima kasih ya, untuk hari ini bisa menyampaikan aspirasinya secara tertib,"sambungnya.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Kodim 0201/Medan, Rabu (17/6/2026).

Mereka mulai datang berjalan kaki mulai sekitar pukul 17:00 WIB tadi.

Para mahasiswa yang membawa berbagai bendera, pengeras suara awalnya berorasi di depan gerbang DPRD Kota Medan.

Namun, setelah selesai di DPRD Medan, mereka bergeser ke Kodim 0201 Medan.

Setelah hampir 1 jam berada di depan Kodim, barulah mereka membakar 2 ban bekas.

Asap hitam rampak membumbung tinggi, dan api tampak terus berkobar.

Akan tetapi, sekira pukul 18:06 WIB, api dipadamkan personel TNI menggunakan alat pemadam ringan.

Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan.

Salah satunya, adalah meminta agar Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, digulingkan.

Kemudian, tertulis agar dikembalikannya supremasi sipil.

"Gulingkan rezim Prabowo - Gibran. Kembalikan supremasi sipil,"tulis spanduk yang dibentangkan di trotoar jalan depan Kodim, Rabu (17/6/2026).

Damses Sianturi,ketua DPC GMNI Kota Medan mengungkap alasan mereka membakar ban hingga membentangkan spanduk gulingkan rezim Prabowo - Gibran.

Pertama, mereka merasa kesal karena kebijakan Presiden Prabowo dan Gibran dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

"karena ini bentuk daripada kekesalan, bentuk dari keresahan, puncak dari keresahan mahasiswa, bahwasanya hari ini kita melihat ketidakmampuan rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam memimpin bangsa ini. Banyaknya kebijakan yang tidak berpihak satu pun kepada rakyat,"katanya, Rabu (17/6/2026).

Kemudian, mengenai menguatkan mata uang Dollar, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Begitu juga dengan kebijakan Internasional yang diambil Presiden Prabowo, dianggap merugikan Indonesia.

"Itu tadi latar belakang spanduk itu tadi ya. Ya, itu latar belakangnya kita menunjukkan bahwasanya kita menegaskan hasil konsolidasi kita dan hasil diskusi kita dan hasil data yang kita temukan dari kebijakan-kebijakan Prabowo-Gibran, tidak satupun itu yang berpihak kepada rakyat,"ungkapnya.

Desak TNI Balik Masuk Barak Hingga Stop Tambah Batalyon Baru, Alasan Mahasiswa Demo di Kodim 0201 Medan

Damses Sianturi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengungkap alasan mereka menggeruduk kantor Kodim 0201 Medan, di Jalan Pengadilan.

Mereka mendesak agar TNI kembali ke barak, bukan semakin jauh masuk ke ranah sipil, termasuk mengisi jabatan sipil.

Kemudian, mendesak agar TNI tidak menjadi alat untuk mengintimidasi masyarakat.

"Agar militer itu tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil. Biarlah militer kembali ke barak, biarlah militer kembali ke fungsinya sebagai militer. Agar militer itu tidak lagi masuk ke dalam ranah-ranah pemerintahan,"kata Damses, Rabu (17/6/2026).

Beberapa poin keberatan mereka ke TNI ialah karena terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan sekolah rakyat, kemudian koperasi desa merah putih (KDMP).

Kemudian mereka meminta agar TNI menghentikan rencana menambah Batalyon baru hampir di seluruh Indonesia.

Sebab, sampai saat ini penambahan Batalyon baru tidak ada urgensinya.

Selain itu, mereka mendesak pemerintah evaluasi program pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) yang diduga dikelola TNI.

Semua itu dinilai akan menghambur-hamburkan uang rakyat, untuk program yang diduga membuka keran korupsi, hingga membebani keuangan negara.

"Kemudian tuntutan kita yang ketiga itu adalah agar ditunda atau dihentikannya pembangunan batalyon di setiap kabupaten kota dan penambahan pasukan. Karena itu tidak arti, untuk saat ini tidak ada urgensi strategisnya. Dan itu juga bagian dari pemborosan anggaran,"ucapnya.

(cr25/tribun-medan.com)