TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi belum memberikan dampak signifikan terhadap tarif transportasi darat di Kota Pontianak.
Hingga Rabu 17 Juni 2026 harga tiket armada Bus DAMRI maupun Bus Perintis terpantau masih bertahan di tarif normal.
Berdasarkan pantauan langsung di loket pemasaran DAMRI Pontianak, aktivitas pemesanan tiket oleh calon penumpang tetap berjalan seperti biasa.
Meski demikian, situasi di lokasi pada siang hari sekira pukul 11.30 WIB terlihat relatif lengang dengan intensitas pemesan yang tidak terlalu ramai.
• Tarif Bus DAMRI Masih Normal, Sebagian Naik Rp 10 Ribu, Cek Daftar Harga Tiket Terbaru
Petugas Tiketing DAMRI Pontianak, Rully mengungkapkan, pihak operator terus berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan di tengah dinamika harga BBM
Kendati mayoritas rute masih menggunakan tarif normal, ia mengakui adanya satu rute yang mengalami penyesuaian harga khusus.
"Secara umum untuk harga tiket masih harga normal, sesuai rute. Paling yang ada penyesuaian harga itu rute Palangkaraya dengan kenaikan sekitar Rp10 ribu per tiket," ujar Rully, Rabu kemarin.
Ia menegaskan bahwa kenaikan ongkos untuk rute trans-Kalimantan tersebut bukan dipicu oleh isu BBM. Kebijakan tersebut murni merupakan langkah penyesuaian tarif internal yang telah direncanakan oleh pihak manajemen DAMRI.
Kondisi serupa juga terlihat pada operasional Bus Perintis rute Pontianak–Putussibau.
Agen tiket bus Perintis melaporkan bahwa aktivitas angkutan logistik dan penumpang tetap berjalan kondusif tanpa adanya gejolak harga.
Hingga pukul 11.00 WIB, tumpukan barang bawaan penumpang telah dipersiapkan di area keberangkatan untuk jadwal berikutnya. Sementara armada untuk jadwal keberangkatan pertama pada pagi hari telah dilepas tepat waktu.
Petugas Tiketing Perintis, Azil menyatakan, tarif angkutan menuju Putussibau hingga kini belum bergeser dari angka Rp500 ribu per orang, dengan fasilitas batas maksimal bagasi cuma-cuma seberat 20 kilogram. “Belum ada perubahan harga. Dampaknya juga belum ada, masih normal seperti biasa,” tutur Azil.
Menariknya, Azil menambahkan bahwa tren keterisian kursi justru menunjukkan grafik positif dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah isu kenaikan BBM non-subsidi, volume keterisian penumpang di agennya justru mulai merangkak naik. "Justru saat ini mulai ada peningkatan sedikit untuk penumpang," jelasnya.
Selain melayani mobilisasi warga, Bus Perintis ini juga mengandalkan sektor jasa pengiriman komoditas atau barang tanpa penumpang.
Ongkos kirim logistik ini dipatok secara bervariasi mulai dari Rp20 ribu ke atas, bergantung pada dimensi serta bobot barang yang dikirim.
Meski operasional saat ini terbilang aman, pihak pengelola bus Perintis mengaku akan terus memantau pergerakan harga pasar.
Mereka tetap mengantisipasi perkembangan regulasi lebih lanjut dari pemerintah terkait dampak jangka panjang kenaikan BBM non-subsidi terhadap industri transportasi daerah.
Sementara driver Bus Leegad, Johan mengatakan, kenaikan harga BBM membuat biaya operasional semakin tinggi. Kondisi tersebut memaksa pihak armada melakukan penyesuaian tarif untuk menutupi peningkatan biaya operasional armada.
“Memang semakin susah. Walaupun yang naik BBM nonsubsidi, dampaknya tetap terasa karena kami juga harus membeli BBM nonsubsidi untuk operasional,” ujarnya.
Menurut Johan, tarif bus yang sebelumnya sebesar Rp60 ribu kini naik menjadi Rp70 ribu per penumpang. Penyesuaian tarif tersebut mulai diberlakukan sejak harga BBM mengalami kenaikan.
“Dari Rp60 ribu menjadi Rp70 ribu. Kenaikannya langsung kami sesuaikan setelah harga BBM naik, tetapi tidak hanya untuk menutupi biaya BBM saja, melainkan juga biaya operasional lainnya,” katanya.
Ia menjelaskan, kenaikan tarif diberlakukan secara merata pada seluruh rute yang dilayani Bus Leegad, termasuk rute Pontianak-Sambas.
Meski tarif telah mengalami penyesuaian, Johan menyebut hingga saat ini belum ada rencana kenaikan tarif kembali. Namun, kemungkinan penyesuaian di masa mendatang masih bergantung pada perkembangan biaya operasional.
Selain itu, Johan mengaku ketersediaan BBM untuk armada bus masih menjadi tantangan.
Karena menurutnya, mendapatkan bahan bakar terkadang tidak mudah.
“Kalau soal mendapatkan BBM, susah-susah gampang. Yang jelas memang ada kesulitan,” ucapnya.
Untuk operasional, Bus Leegad menggunakan campuran Solar dan Dexlite. Dalam satu kali perjalanan pulang-pergi (PP), satu armada membutuhkan sekitar 130 liter bahan bakar.
Johan menambahkan, saat ini Bus Leegad mengoperasikan enam armada dengan kapasitas sekitar 30 penumpang per kendaraan yang melayani rute Pontianak, Sambas dan Aruk.
Namun, ia belum dapat memastikan dampak kenaikan tarif terhadap jumlah penumpang karena masih menunggu perkembangan dalam beberapa waktu ke depan.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax mendapat keluhan dari sopir asal Sambas, Apri (27).
Ia mengaku kecewa naiknya harga BBM Pertamax secara signifikan. Menurutnya harga BBM yang tinggi itu memberatkan perekonomian warga.
"Tentunya kenaikan harga BBM Pertamax ini akan memberatkan masyarakat," kata Apri.
Untuk itu, ia terpaksa memutar otak karena kebijakan kenaikan harga Pertamax sudah diberlakukan. Dampak mahalnya harga BBM membuat untung jasa angkutannya menipis.
"Saya sopir travel, kadang juga sopir angkutan barang. Mahalnya harga BBM ini otomatis membuat keuntungan turun, jadi menipis," jelasnya.
Dia menjelaskan, langkah ke depan bagi dirinya tidak menutup kemungkinan menaikan tarif jasa travel kepada penumpang.
"Mungkin nanti saya akan naikan tarif taksi, travel, ongkosnya jadi naik ke penumpang, karena kalau tidak untuknya sulit sangat tipis," tegasnya.
Walaupun begitu, dia mengaku sehari-hari masih kerap menggunakan BBM pertalite untuk beraktivitas pakai sepeda motor. Tetapi kalau untuk bekerja membawa kendaraan roda empat harus mengisi Pertamax.
"Sehari-harinya kalau aktivitas pakai motor itu isi pertalite, cuma kalau saya kerjakan bawa taksi atau travel pakai Pertamax, jadi naiknya harga BBM ini menyulitkan," ucapnya.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mulai berdampak pada sektor transportasi di Kabupaten Sekadau. Salah satu yang terdampak adalah layanan travel antarkota dalam provinsi yang melayani rute Sekadau-Pontianak.
Sopir travel rute Sekadau-Pontianak, Adi mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kenaikan tarif. Namun, pihaknya tengah membahas kemungkinan tersebut menyusul kenaikan harga BBM.
"Rencana memang ada pembahasan untuk naik tarif, tetapi sampai sekarang belum diputuskan. Kami mendapat informasi bahwa tarif taksi di Putussibau sudah naik, begitu juga di Sanggau," ujar Adi, kemarin.
Menurutnya, kenaikan tarif di sejumlah daerah tersebut dipicu oleh meningkatnya harga Pertamax yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan operasional.
Adi menjelaskan, travel di Sekadau saat ini masih mempertahankan tarif lama apabila kendaraan dapat mengisi BBM subsidi jenis Pertalite.
"Kalau masih dapat Pertalite, tarif tetap Rp200 ribu. Tetapi kalau harus menggunakan Pertamax, kemungkinan tarif akan kami sesuaikan karena biaya operasional ikut meningkat," jelasnya.
Ia menambahkan, para pengusaha dan sopir travel saat ini masih melakukan perhitungan terkait dampak kenaikan BBM terhadap operasional harian.
Keputusan mengenai tarif baru akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta keberlangsungan usaha transportasi.
Kenaikan harga Pertamax ini pun dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada sektor travel, tetapi juga berpotensi memengaruhi tarif angkutan penumpang maupun distribusi barang di wilayah Kabupaten Sekadau. (ted/pan/rul/chp)
Pemerintah Kota Pontianak mulai mengkaji penggunaan kendaraan listrik dengan skema sewa sebagai upaya menekan biaya operasional setelah harga BBM non-subsidi naik signifikan.
Langkah ini dipertimbangkan karena sebagian besar kendaraan dinas dan armada pelayanan publik masih bergantung pada bahan bakar minyak yang kini semakin mahal.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak 10 Juni 2026 berpotensi meningkatkan beban anggaran daerah sekaligus memengaruhi biaya transportasi dan distribusi barang di masyarakat.
"Kenaikan BBM ini tentu berdampak pada biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya, termasuk operasional pemerintah daerah," kata Edi, baru-baru ini.
Menurut Edi, hampir seluruh kendaraan milik Pemkot Pontianak masih menggunakan BBM konvensional.
Armada tersebut mencakup kendaraan dinas, kendaraan operasional pekerjaan umum, kendaraan patroli, hingga truk pengangkut sampah yang beroperasi setiap hari melayani masyarakat.
"Hampir semua kendaraan dinas dan operasional kami menggunakan BBM. Mulai dari truk angkutan sampah, kendaraan Dinas PU, hingga kendaraan patroli," ujarnya.
Sebagai gambaran, berdasarkan data Pemkot Pontianak, sedikitnya 134 kendaraan dinas pernah menjalani uji kelaikan pada awal 2025.
Jumlah tersebut mencakup berbagai kendaraan operasional pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik sehari-hari.
Sekretariat Daerah Kota Pontianak memiliki 29 unit kendaraan operasional dan kendaraan dinas pada 2025, terdiri dari kendaraan roda empat, roda dua, sedan, minibus, bus, dan pikap.
Namun angka ini hanya untuk aset kendaraan di lingkungan Setda, bukan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
Edi mengakui kenaikan biaya operasional dapat memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program yang belum menjadi prioritas utama.
"Konsekuensinya, kami harus mengurangi atau menunda belanja-belanja lain yang tidak prioritas," katanya.
Menurut Edi, pelaku usaha dan masyarakat yang bergantung pada transportasi berbasis BBM juga berpotensi menghadapi peningkatan biaya operasional yang dapat memengaruhi harga barang dan jasa. (*)
