TRIBUNJOGJA.COM YOGYA - Keresahan publik terhadap carut marut kondisi negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus muncul ke permukaan.
Elemen mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia pada Rabu (17/6/2026) kembali meneriakkan sejumlah tuntutan perbaikan ekonomi dan kehidupan bernegara melalui aksi-aksi unjuk rasa yang terus bergulir.
Terdapat sejumlah kesamaan poin tuntutan dalam aksi-aksi unjuk rasa di berbagai daerah tersebut.
Massa aksi sama-sama mengkritisi program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kemudian, perbaikan kondisi ekonomi nasional, turunkan harga bahan bakar minyak (BBM), juga evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Massa aksi juga menolak perluasan kewenangan TNI-Polri dalam menduduki jabatan sipil, hingga menolak bentuk kriminalisasi dan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Kritikan
Di Sukoharjo, Jawa Tengah, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan “Sukoharjo Menggugat” menggelar demonstrasi di Bundaran Tugu Kartasura.
Massa membawa spanduk, poster, dan atribut aksi yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah.
Menjelang malam, suasana memanas ketika sejumlah mahasiswa membakar ban di tengah bundaran.
Di Manado, aksi gabungan mahasiswa dari organisasi Cipayung Plus dan BEM Sulawesi Utara di depan Kantor DPRD Sulawesi Utara berakhir ricuh.
Demonstrasi dimulai sekitar pukul 16.00 Wita dengan peserta dari GMNI, HMI, PMII, PMKRI, dan perwakilan BEM berbagai kampus.
Ketegangan meningkat setelah massa membakar ban dan merobohkan pagar gerbang kompleks DPRD Sulut.
Di Ambon, ratusan mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Reformasi Jilid II menggelar aksi di kawasan Gong Perdamaian Dunia. Mereka membacakan manifesto bertajuk “Menggugat Asimetri Struktural dan Menuntut Reformulasi Tata Kelola Negara Kesejahteraan”.
Setelah berorasi, massa melakukan long march menuju Kantor Gubernur Maluku untuk melanjutkan penyampaian aspirasi.
Di Jakarta Timur, mahasiswa UKI menggelar aksi di depan kampus mereka di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang. Massa membentangkan spanduk bertuliskan “Dari UKI untuk Rakyat, Prabowo-Gibran Gagal Total” dan membakar ban di tengah jalan.
Sementara, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) beraksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dengan menenteng salib berwarna merah, penyalaan lilin, dan doa bersama.
Aksi juga berlangsung di beberapa kota lainnya seperti Surabaya, Malang, Semarang, dan sebagainya.
Titik Nol
Di Yogyakarta, sejak aksi besar-besaran Rakyat Memanggil di Simpang Tiga Gejayan pada Sabtu (13/6/2026) lalu, gelombang unjuk rasa dari mahasiswa terus berlanjut.
Aliansi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar unjuk rasa susulan pada Senin (15/6/2026) di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Beberapa organ mahasiswa juga menyuarakan keresahannya melalui pernyataan sikap di kampus.
Sedangkan, pada Rabu (17/6/2026), giliran Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama beberapa aliansi lainnya menyuarakan aspirasi di Nol Kilometer.
Beberapa kampus yang tergabung di antaranya aliansi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, APMD, serta dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.
Massa aksi tiba di Titik Nol Kilometer sekitar pukul 14.00 WIB sembari membentangkan aneka spanduk bertuliskan keluh kesah mereka.
Mereka kemudian langsung berorasi mengkritik beberapa kebijakan pemerintah.
Melalui kampanye "Merahkan Titik Nol", ratusan mahasiswa UMY menegaskan posisi mereka sebagai oposisi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, mulai dari masalah harga bahan pokok hingga privatisasi pendidikan.
“Rakyat Indonesia pada Rezim Prabowo-Gibran telah menderita, kita sama-sama menentukan sikap sebagai intelektual,” kata seorang orator.
Koordinator Umum Aliansi UMY Bergerak, Arif, menuturkan bahwa aksi ini merupakan kolaborasi lintas elemen mahasiswa.
Arif menjelaskan, pihaknya sengaja memilih Titik Nol Kilometer sebagai lokasi untuk membangkitkan kembali memori kolektif perlawanan mahasiswa, sekaligus menarik perhatian masyarakat luas agar lebih peduli terhadap kondisi nasional.
Arif menambahkan, berdasarkan pemetaan terhada situasi regional dan nasional, aliansi menilai kebijakan negara hari ini hanya melayani kepentingan segelintir orang.
Banyak kebijakan yang dibuat tanpa lepas dari kepentingan politik, termasuk faktor tekanan imperialisme dari pihak luar.
"Dominasi imperialis terhadap pemerintah itu masih sangat-sangat kental dan masih sangat-sangat bergantung, sehingga kebutuhan pokok rakyat, lemahnya rupiah, itu tidak terlepas dari kepentingan politik," pungkasnya.
Delapan tuntutan
Koordinator Aksi dari Aliansi UMY Bergerak, Ade Zakaria, mengatakan, terdapat delapan tuntutan yang disuarakan para mahasiswa kepada pemerintah.
Tuntutan itu di antaranya cabut keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BOP), hentikan program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih serta proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat.
Ketiga, turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) seluruh jenis, harga kebutuhan pokok, dan harga kebutuhan produksi rakyat.
Keempat, hentikan penempatan perwira militer dan kepolisian aktif maupun purnawirawan dari jabatan sipil strategis serta kembalikan TNI-Polri ke barak.
Kelima, hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, buruh, dan seluruh elemen rakyat sipil serta jamin kebebasan berpendapatan dan hak-hak demokratis rakyat.
Keenam, hentikan segala bentuk penindasan dan perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam.
Ketujuh, prioritaskan APBN untuk sektor pendidikan, kesehatan, stop komersialisasi, liberalisasi, privatisasi pendidikan serta wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis bagi rakyat Indonesia.
Delapan, menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengakui kesalahan atas kebijakan yang merugikan rakyat atau segera turun dari jabatan.
“Jelas kalau dari kami, perjuangan tidak ada hentinya dan perlawanan ini akan terus menerus kami lakukan sampai pada titik di mana keadilan ditegakkan, di mana demokrasi benar-benar adil dan kemanusian dikedepankan,” tegas Ade Zakaria.
Baca juga: Mahasiswa UGM Tantang Pemerintah Buktikan Komitmen Terhadap Demokrasi
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan UIN Suka Melawan, Dias Habibi mengkritik pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kurang berbasis kajian ilmiah.
Ia menyoroti efektivitas sejumlah kebijakan pusat, mulai dari program intervensi gizi nasional, tata kelola energi, hingga desakan reforma agraria jangka panjang agar Indonesia dapat mandiri secara ekonomi.
Dias menyayangkan langkah pemerintah yang dinilai tergesa-gesa tanpa melakukan uji coba atau eksperimen mendalam di lapangan, terutama pada program intervensi perbaikan gizi nasional.
"Kalau memang orang-orang yang mengisi rezim kekuasaan saat itu kompeten dan berpikirnya ilmiah, harusnya mereka melakukan percobaan terlebih dahulu, eksperimen. Ketika memang mau melakukan atau memberlakukan suatu kebijakan intervensi terhadap perbaikan gizi anak-anak kita, ya seharusnya dicoba dulu. Apakah intervensi dengan makan bergizi gratis ini betul-betul meningkatkan kapasitas akademik mereka, betul-betul meningkatkan fokus belajar mereka atau tidak?" lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mengaitkan penyeragaman program tersebut dengan dinamika politik nasional, serta menyinggung persoalan hukum yang menjerat para pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Akhirnya, kita tidak bisa tidak curiga bahwa proyek ini tidak bisa dinamakan sebagai program, tapi memang proyek politik untuk mengonsolidasikan kekuasaan di 2029. Karena kita tahu bahwasanya slogan 'maling berkode gizi' itu sekarang sudah benar-benar terjadi, ya kan?" tegasnya.
Selain menuntut pembenahan sistemik agar korupsi tidak berulang, mahasiswa juga mengingatkan pemerintah agar menjaga kondusivitas di masyarakat dan mengkritik munculnya gerakan mahasiswa tandingan yang dinilai menyerang personal figur tertentu secara tidak sehat.
Di sektor energi dan agraria, aliansi mahasiswa mendesak agar pemerintah tidak berlindung di balik alasan fluktuasi harga global dalam menentukan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, melainkan fokus membangun kemandirian nasional.
"Apa yang kita tuntut pada siang hari ini, itu bukan hanya hal-hal yang harus diwujudkan oleh pemerintah dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang menuju Indonesia yang tidak tergantung kepada imperialis-imperialis Barat," pungkasnya. (hda/han/Tribunnews/kpc)
