London (ANTARA) - Lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz kemungkinan tidak akan segera kembali normal meskipun ada kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk membuka kembali jalur perairan penting tersebut, demikian dilaporkan oleh harian Financial Times pada Selasa (16/6), mengutip pernyataan pimpinan operator kapal tanker Mitsui OSK Lines.

Jotaro Tamura, chief executive officer (CEO) Mitsui OSK Lines, operator kapal tanker terbesar di dunia berdasarkan jumlah armada, mengatakan kepada surat kabar Inggris tersebut bahwa banyak operator pelayaran akan tetap bersikap hati-hati sebelum melanjutkan transit melalui selat tersebut karena pemilik kapal menunggu bukti yang lebih jelas bahwa kesepakatan itu akan mewujudkan jalur pelayaran yang aman.

"Apa yang diperlukan bukan hanya sekadar kesepakatan antara negara-negara terkait, tetapi juga implementasi nyata di lapangan dan tercermin dalam situasi sebenarnya di Selat Hormuz, sehingga perusahaan pelayaran merasa nyaman untuk kembali melintas," katanya.

Tamura mengatakan bahwa, mengingat berbagai kemunduran berulang dalam beberapa bulan terakhir terhadap upaya untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut, wajar jika proses pemulihan diperkirakan membutuhkan setidaknya beberapa pekan, atau bahkan hingga satu bulan.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pengiriman energi terpenting di dunia. Sebelum konflik terjadi, lebih dari seperlima minyak serta gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) global diangkut melalui perairan ini, yang juga menjadi rute penting untuk pengiriman biji-bijian dan barang konsumsi ke kawasan Teluk. Menurut surat kabar tersebut, lalu lintas harian di selat itu mencapai sekitar 135 kapal sebelum konflik, namun sejak itu jumlahnya menurun tajam.

Mitsui OSK Lines mengoperasikan lebih dari 900 kapal, termasuk lebih dari 200 kapal tanker yang mengangkut minyak mentah, produk minyak bumi, dan bahan kimia. Tamura mengatakan bahwa perusahaan Jepang itu telah memindahkan empat kapalnya keluar dari kawasan Teluk sebelum kesepakatan dicapai, sementara sedikitnya tujuh kapal lainnya milik perusahaan itu masih menunggu untuk melintasi Selat Hormuz.

Ketidakpastian tersebut telah mendorong seruan untuk proses pembukaan kembali yang terkoordinasi. Perusahaan-perusahaan pelayaran dan para pemilik kapal lainnya mendesak Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO), sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengoordinasikan keberangkatan sekitar 500 kapal yang perlu melintasi selat tersebut untuk meninggalkan kawasan Teluk.

Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan organisasinya sedang menilai apakah kapal-kapal dapat kembali melintasi selat tersebut dan melakukan aktivitas perdagangan dengan aman, sembari menghindari berbagai bahaya seperti ranjau laut dan kepadatan lalu lintas kapal. Dia juga menyebut IMO tengah mengupayakan sebuah koridor evakuasi yang aman bagi para pelaut yang tertahan di kawasan Teluk selama lebih dari 100 hari.

Hapag-Lloyd, salah satu perusahaan pelayaran peti kemas terbesar, mengatakan berita kesepakatan damai itu menggembirakan dan mereka berharap kapal-kapal mereka yang tertahan dapat segera berangkat. Philip Belcher, direktur kelautan dari asosiasi industri tanker Intertanko, mendesak pendekatan yang hati-hati dan mengatakan bahwa kapal-kapal harus melakukan penilaian risiko khusus kapal sebelum berlayar.

Laporan tersebut muncul ketika AS dan Iran bergerak menuju kesepakatan formal setelah hampir empat bulan konflik. Para pejabat AS pada Senin (15/6) menyatakan bahwa kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk mengakhiri konflik, dengan upacara penandatanganan resmi diperkirakan berlangsung pada Jumat (19/6).