TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, didampingi Plt Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, mengikuti kegiatan pemetaan pembangunan prioritas daerah dalam rangka harmonisasi kebijakan fiskal nasional Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (17/6/2026) dan diikuti secara daring dari Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten.
Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan sejumlah perangkat daerah terkait.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam upaya menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan fiskal nasional.
Baca juga: Updata Lowongan Kerja Alfamart Juni 2026, Penempatan Wilayah Sulawesi
Baca juga: BPKAD Sulbar Akan Perpanjang PKS dengan BPJS untuk Jaminan Kesehatan Warga Sulawesi Barat
Langkah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berfokus pada proses konfirmasi dan pemetaan kebutuhan pendanaan program prioritas daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Sulbar, Abd. Kuddus, mengatakan keikutsertaan BPKAD dalam kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan perencanaan anggaran daerah lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebijakan nasional.
“Melalui kegiatan ini, kami dapat memastikan bahwa program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar, benar-benar terpetakan dengan baik dan didukung oleh perencanaan anggaran yang akuntabel serta berbasis kebutuhan riil daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal di masa mendatang.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
