SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo di Jawa Timur (Jatim) resmi memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026.

Langkah strategis ini dilakukan, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola daerah serta tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminimalisir risiko penyimpangan.

Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa seluruh kontraktor pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan setiap pekerjaan selesai tepat waktu dengan kualitas teknis yang sesuai.

Pihaknya juga berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbukti lalai dalam fungsi pengawasan.

Komitmen Mutu dan Transparansi

Dalam acara Penandatanganan Kontrak Bersama Paket Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemkab Sidoarjo, Kamis (18/6/2026), Subandi menekankan pentingnya akuntabilitas.

"Hari ini kita ingin berbenah dan mengoreksi persoalan yang ada. Ke depan, kontraktor harus bekerja tepat waktu dan mutunya harus bagus. Pembangunan ini menggunakan uang rakyat, jadi kualitasnya harus dipertanggungjawabkan," tegas Subandi.

Subandi juga menginstruksikan agar PPK dan konsultan pengawas tidak hanya terpaku pada laporan administrasi di atas kertas. Mereka diwajibkan untuk aktif terjun ke lapangan guna memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana. Keterlambatan pengerjaan yang berujung pada denda harus dihindari sebagai bentuk manajemen proyek yang profesional.

Prioritas Kontraktor Lokal dan Alokasi Anggaran

Selain aspek teknis, Pemkab Sidoarjo berkomitmen mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal untuk menggarap paket pekerjaan fisik yang memiliki skala nilai sesuai.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan di Sidoarjo, melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kontribusi pajak daerah.

"Kami ingin perputaran ekonomi terjadi di Sidoarjo. Selama kontraktor lokal mampu, kami upayakan mereka yang mengerjakan," tambah Subandi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, M Bahrul Amig, memaparkan rincian anggaran untuk tahun 2026:

• Total pagu anggaran: Rp 290,3 miliar untuk 93 paket tender.
• Progres tender: 70 paket dengan nilai Rp 234,25 miliar (hingga gelombang kedua).
• Tahap penandatanganan: 25 paket dengan nilai kontrak sekitar Rp 108,5 miliar.

Adapun proyek strategis yang menjadi prioritas mencakup:

• Pembangunan RSUD Sedati (Rp 42,6 miliar).
• Peningkatan Jalan Blurukidul–Sidoklumpuk (Rp 21,65 miliar).
• Peningkatan Jalan Kebonagung–Tambak Kemerakan (Rp 18,07 miliar).
• Peningkatan Jalan Tambakcemandi–Tambakoso (Rp 10,96 miliar).
• Rehabilitasi 20 gedung SD dan SMP (Rp 14,46 miliar).

Langkah tegas Pemkab Sidoarjo ini, diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas, transparan, dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.