TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah dan aparat berkolaborasi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada masa El Nino.
Untuk diketahui, El Nino merupakan fenomena alam berupa memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di atas rata-rata normal.
Adapun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kemarau 2026 diprediksi terjadi pada periode Juli hingga September 2026.
BMKG juga mengingatkan seluruh masyarakat perlu meningkatkan kesiapan menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi diperkuat oleh fenomena El Nino.
Djamari menegaskan seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk para aparat penegak hukum harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla.
Purnawirawan Jenderal TNI itu menegaskan, setiap pejabat baik Kapolda, Kapolres hingga Panglima Kodam dapat digeser atau mempertaruhkan jabatannya dalam penanganan karhutla.
Hal itu disampaikan Djamari dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
"(Pemidahan jabatan) tetap berlaku itu ya, tetap berlaku. Jadi bukan hanya Kapolda, Kapolres, sampai Panglima juga, Panglima Kodam gitu ya, Danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya. Tadi saya ingatkan di situ ya. Jadi tetap itu," ungkapnya, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kehutanan.
Djamari menegaskan perlunya upaya pencegahan dilakukan bersama-sama.
"Oleh karena itu, maka operasi dengan istilah operasi darat maupun operasi udara dipadukan betul untuk menghadapi situasi yang semakin mungkin cuaca semakin menyulitkan kita," ungkapnya.
Baca juga: El Nino Diprediksi Ancam Pangan dan Ekonomi Asia Tenggara
Ia mengatakan, berdasarkan perhitungan dan perkiraan dari BMKG, fenomena El Nino akan mulai dari minggu ketiga bulan Juni.
"Dan ini memerlukan kesiapan yang sama-sama kita lakukan lebih keras untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.
Enam provinsi menjadi perhatian serius terkait ancaman karhutla, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Hari ini kita punya kesepakatan bersama untuk menangani masalah ini di seluruh Indonesia khususnya di enam provinsi yang paling rawan kebakaran hutan dan itu yang kita lakukan," tegas Djamari.
Rakor tersebut dihadiri Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus; Wakil Menteri Perhubungan, Suntana; dan Wakil Menteri Kehutanan, Rokhmad Marzuki.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada rentang Juli hingga September 2026.
Musim kemarau kali ini disebut memiliki kondisi yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan rata-rata normal.
Situasi ini berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor, mulai dari pertanian, sumber daya air, energi, kesehatan masyarakat, hingga lingkungan hidup.
Kondisi kemarau yang lebih ekstrem tidak hanya dipengaruhi oleh berkurangnya curah hujan musiman, tetapi juga oleh fenomena iklim global yang dikenal sebagai El Nino.
El Nino merupakan peristiwa pemanasan suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mengubah pola cuaca di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
Ketika El Nino terjadi, pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia cenderung berkurang sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering dari biasanya.
Dampak El Nino dapat dirasakan dalam berbagai bentuk, seperti meningkatnya risiko kekeringan, menurunnya debit sungai dan waduk, berkurangnya pasokan air bersih, terganggunya produktivitas pertanian, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
Dalam beberapa kasus, kondisi udara yang lebih kering juga dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan.
Karena itu, BMKG mengingatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan pada Juli 2026, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia.
"Wilayah yang terdampak antara lain sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, sebagian Sulawesi, Maluku, hingga beberapa wilayah Papua," katanya, dikutip dari bmkg.go.id, Kamis (11/6/2026).
Memasuki Agustus 2026, cakupan puncak kemarau akan semakin luas dan diperkirakan terjadi di 369 ZOM atau sekitar 48,84 persen wilayah Indonesia.
Pada bulan ini, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua diprediksi berada pada fase kemarau paling kering.
Sementara itu, pada September 2026, sebanyak 169 ZOM atau sekitar 25,41 persen wilayah Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau, termasuk sebagian Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengungkapkan bahwa hingga akhir Mei 2026, sekitar 200 Zona Musim atau 11,83 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Wilayah yang lebih dahulu mengalami kemarau meliputi sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, Maluku, Kalimantan Tengah bagian timur, hingga sejumlah wilayah Papua.
BMKG juga memperkirakan sebanyak 198 Zona Musim lainnya akan memasuki kemarau selama Juni 2026, sedangkan sebagian wilayah lain baru akan mulai mengalami musim kemarau pada Juli.
Selain kemarau yang lebih panjang, BMKG juga memantau perkembangan fenomena El Nino yang diprediksi masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027.
“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen,” imbuh Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan.
Kondisi tersebut berpotensi memperkuat karakter musim kemarau yang sedang berlangsung, terutama hingga pertengahan Oktober 2026.
(Tribunnews.com/Gilang P, Farrah)
