Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kinerja pelayanan publik Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ambon, dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Maluku, terus mendapat apresiasi dari masyarakat.

Hal itu tercermin dari hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) triwulan I Tahun 2026, yang menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 96,46 persen dari 58 responden. 

Capaian tersebut menempatkan BPPMHKP Ambon pada kategori pelayanan dengan predikat sangat baik. 

Meski angka kepuasan tersebut sedikit lebih rendah dibanding Triwulan II Tahun 2025 yang mencapai 98,44 persen dari 75 responden. 

Namun jika dibandingkan dengan Triwulan I 2025, ada sedikit peningkatan, dengan capaian pada periode tersebut capai 96,34 persen dari 101 responden.

Pencarian itu menjadi indikator bahwa pelayanan yang diberikan BPPMHKP Ambon semakin dipercaya dan diapresiasi masyarakat maupun pengguna layanan. 

Kepala BPPMHKP Ambon, Nikmatul Rochmah, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pengisian survei kepuasan masyarakat.

Baca juga: Gubernur Maluku Lantik Dua Pejabat Strategis, Jasmono Resmi Kepala BPKAD Maluku 

Baca juga: BPPMHKP Ambon Perkuat Transparansi Layanan, Dorong Inovasi Digital untuk Masyarakat

Menurut dia, hasil tersebut menjadi motivasi bagi lembaganya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. 

“Terkait dengan peningkatan kepuasan masyarakat, itu hal yang terus kita buat untuk BPPMHKP Ambon lebih baik. Dan kami dari seluruh Badan Mutu mempunyai kewajiban untuk dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” ujar Nikmatul. 

Dirinya menegaskan, seluruh pelayanan yang diberikan  selalu mengacu pada standar dan peraturan yang berlaku. 

Hasil survei kepuasan masyarakat lanjutnya, menjadi tolak ukur dalam melakukan berbagai pembenahan dan inovasi pelayanan. 

“Kami terus melakukan pelayanan sesuai dengan standar dan sesuai peraturan yang ada. Sehingga dari kepuasan masyarakat itu, menjadi tolak ukur atau titik kami untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan, di mana tujuannya memberikan kepuasan kepada masyarakat yang ada khususnya di Kota Ambon,”lanjutnya. 

Nikmatul menjelaskan bahwa saat ini BPPMHKP Ambon memberikan berbagai layanan, mulai dari sertifikasi produk perikanan primer, sertifikasi produk perikanan pasca panen, hingga layanan di sektor menajemen mutu yang cakupannya semakin luas di wilayah Maluku. 

Selain itu, lembaga tersebut juga menghadirkan sejumlah inovasi berbasis digital guna mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan pemerintah. 

Salah satu inovasi yang telah berjalan ialah Lamadang (Layanan Mantap dan Gampang), sebuah aplikasi layanan digital yang menjadi pintu masuk informasi publik, layanan, serta pengaduan secara cepat dan terintegrasi. 

BPPMHKP Ambon juga mengembangkan SILAPA TUA (Sistem Layanan Cepat Virtual) yang memungkinkan pelaksanaan inspeksi dan surveilans jarak jauh secara daring.

Tak hanya itu, lembaga negara itu juga meluncurkan Dashboard Database Ekspor Komoditas Perikanan yang menyajikan data nilai nilai ekspor, volume, negara tujuan, serta tren ekspor perikanan secara visual dan mudah dipahami. 

Ada juga Dashboard Database Pelaku Usaha Komoditas Perikanan, memuat data pelaku usaha perikanan, termasuk sebaran wilayah, skala usaha, sertifikasi, dan jenis produk. 

Ke depan, BPPMHKP Ambon juga menyiapkan sejumlah proyek inovasi pada 2026 ini, diantanya Dashboard Database Unit Budidaya di Provinsi Maluku serta Dashboard Database Kapal Penangkapan Ikan di Provinsi Maluku. 

“Sehingga mungkin dari pelayanan yang kami punya, inovasi yang kami punya, selalu membuat masyarakat lebih muda, lebih cepat sehingga bolehlah mereka memberikan penilaian. Bahwa penilaian yang diberikan itu adalah hati nurani dari pelaku usaha atau stekholder yang kami melayani,” tutupnya. 

Sementara itu, Kepala Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, turut mengapresiasi pencapaian yang diraih BPPMHKP Ambon.

Menurut Hasan, hasil survei tersebut menunjukkan adanya kesungguhan lembaga dalam memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. 

“Kita sangat mengapresiasi bahwa kegiatan ini menunjukkan ada kesungguhan dari Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bahwa akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan standar layanan dan sudah menjadi tugas pokok bahwa apabila standar layanan itu diperhatikan maka pasti pengguna layanan akan merasa puas,” ujarnya. 

Hasan berharap capaian tersebut menjadi langkah maju bagi BPPMHKP Ambon untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi. 

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi awal mula untuk bisa bukan hanya menuju pembentukan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani, tapi Kedepan akan  menjadi kantor yang berbasis zona integritas,”pesan Hasan. (*)