TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan, pentingnya membangun kemandirian keuangan daerah melalui perluasan akses pendanaan dari berbagai sektor.

Hal itu disampaikannya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026).

Baca juga: Sukirman : Tahun Baru Islam Saatnya Menanam Benih Kebaikan Sejak Dini

Menurut Sukirman, percepatan akses keuangan daerah tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga perlu didukung oleh keterlibatan pemerintah pusat, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga lembaga nonpemerintah.

"Bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Pak Gubernur, kami melakukan rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang targetnya adalah terus membangun proses-proses menuju kemandirian keuangan di kabupaten/kota."

"Selain APBD yang menjadi modal penting bagi daerah, percepatan akses keuangan ke pemerintah pusat, stakeholder, BUMN, BUMD hingga NGO menjadi faktor penting untuk meningkatkan akses keuangan di daerah," kata Sukirman.

Ia menilai, penguatan akses keuangan menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa percepatan akses keuangan daerah merupakan instrumen strategis untuk mengembangkan potensi ekonomi dan investasi di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Menurutnya, jumlah usaha di Jawa Tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan.

Pada tahun 2026 tercatat sekitar 4,93 juta unit usaha, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,69 juta unit usaha.

"Artinya ini ada peningkatan bahwa di Jawa Tengah ini usahanya makin banyak. Dari jumlah 4,93 juta usaha ini setara dengan 25,75 persen usaha di Pulau Jawa. Secara nasional, 15,25 persen usaha kita masuk ke taraf nasional dan menyumbang 14,50 persen terhadap PDRB Jawa Tengah," ujar Luthfi.

Ia menekankan, bahwa pertumbuhan jumlah usaha tersebut harus diiringi dengan akses pembiayaan yang semakin mudah dan inklusif, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Luthfi, kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, lembaga penjamin kredit, dan sektor jasa keuangan menjadi faktor penting dalam memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus mencegah masyarakat terjerat pinjaman online ilegal maupun rentenir.

"Kredit usaha rakyat harus dipermudah karena jutaan pelaku UMKM membutuhkan dukungan permodalan. Para kepala daerah juga harus mampu, menciptakan terobosan kreatif untuk mengembangkan wilayah agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan bersama," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menjelaskan bahwa tema Rakorda TPAKD 2026, yakni Akselerasi Ekosistem Keuangan Inklusif dan 

Berkelanjutan untuk Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional, dipilih karena relevan dengan posisi strategis Jawa Tengah sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional.

Menurut Hidayat, akses keuangan yang optimal menjadi prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menekan angka kemiskinan.

"TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan untuk memperluas literasi, inklusi, dan akses keuangan melalui program yang terarah dan sesuai kebutuhan daerah," ujarnya.

Baca juga: Sambut 1448 Hijriah, Sukirman Ajak Warga Pekalongan Hijrah dari Kesalahan Menuju Kebaikan

Ia menambahkan, Jawa Tengah memiliki fondasi ekonomi yang kuat dengan berbagai sektor produktif yang terus berkembang. 

Karena itu, seluruh pihak perlu menerapkan pendekatan yang berorientasi ke masa depan agar peluang pertumbuhan ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk tumbuh, padahal potensi yang tersedia sangat besar. Yang perlu kita bangun bersama adalah ekosistem pertumbuhan yang mampu mendukung seluruh sektor ekonomi," pungkasnya. (Dro)