TRIBUNJATIMUR.COM, Lumajang - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lumajang Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Kamis (19/6/2026). Mereka menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Aksi tersebut diikuti oleh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Lumajang.
Mahasiswa Khawatir Kenaikan Pertamax Berdampak pada BBM Subsidi
Ketua PC PMII Lumajang, Saiful Hadi, menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Menurutnya, sebagian pengguna Pertamax kemungkinan akan beralih ke Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi.
"Itu akan berimbas pada BBM subsidi," ujar Saiful dalam orasinya.
Baca juga: Ratusan Mahasiswa Demo "Indonesia Cemas" di DPRD Jember, Ini Empat Tuntutan Mereka
Ia menilai kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap stok BBM subsidi dan berpotensi menimbulkan kelangkaan di lapangan apabila tidak diantisipasi pemerintah.
Selain persoalan BBM, mahasiswa juga menyoroti kondisi ekonomi nasional, khususnya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Menurut Saiful, pelemahan rupiah berpotensi memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, kenaikan harga Pertamax dinilai semakin memperberat beban ekonomi warga.
"Kenaikan harga dolar itu menjadi ekonomi fiskal kita," katanya.
Karena itu, massa aksi mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam menetapkan harga BBM agar kebijakan yang diambil tidak memicu gejolak ekonomi di masyarakat.
"Mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik yang berdampak pada beban hidup masyarakat," tegas Saiful.
Baca juga: Mahasiswa Bondowoso Demo Tagih Janji Pembebasan PBB untuk Warga Miskin
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait evaluasi sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mereka meminta pemerintah memperbaiki tata kelola dan penganggaran kedua program tersebut agar berjalan efektif serta terhindar dari potensi penyimpangan.
"Seharusnya MBG jadi harapan menurunkan stunting, justru merosot jadi lumbung koruptor. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya Kepala BGN," imbuh Saiful.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani, menyatakan pihaknya menerima seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin konstitusi.
Baca juga: Hanya Hitungan Jam UKT Camaba Mendadak Naik, Mahasiswa Unej Demo Rektorat
"Dengan tanggung jawab moral dan politik, kami siap mengawal dan memperjuangkan semua tuntutan di DPR RI, komisi terkait, kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.
Politikus Fraksi Gerindra itu menambahkan, DPRD Lumajang berkomitmen memastikan aspirasi mahasiswa mendapat tindak lanjut yang nyata melalui jalur kelembagaan.
Menurutnya, komitmen tersebut juga dituangkan dalam fakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD bersama jajaran pimpinan DPRD Lumajang.
"Fakta integritas ini juga ditandatangani oleh Ketua DPRD dan juga jajaran pimpinan DPRD Lumajang," tambahnya.
