Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palu yang tergabung dalam Aliansi Waktu Indonesia Revolusi (WIR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Kamis (18/6/2026).

Pantauan TribunPalu.com, massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 WITA dan langsung memadati ruas Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur.

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Palu.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian dan membakar ban di tengah jalan sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi, Mugnie Assakha, mengatakan pihaknya membawa 19 tuntutan yang terdiri atas 13 isu nasional dan enam isu daerah.

Menurutnya, sejumlah isu nasional yang disoroti di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan Undang-Undang TNI.

Baca juga: Golkar Peduli Salurkan Bantuan Darurat untuk Korban Gempa di Nokilalaki Sigi

“Kami membawa 19 tuntutan yang terdiri dari 13 isu nasional dan enam isu daerah. Di antaranya persoalan Makan Bergizi Gratis, pemborosan APBN, serta RUU Polri dan UU TNI yang dinilai memberikan ruang lebih bagi TNI dan Polri untuk menduduki jabatan di ranah sipil,” kata Mugnie.

Ia menilai kondisi tersebut memunculkan keresahan di tengah masyarakat dan kalangan mahasiswa karena dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali praktik dwifungsi ABRI.

Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti persoalan daerah, salah satunya terkait proyek strategis nasional (PSN) di Desa Siniu.

Menurut Mugnie, pembukaan lahan di kawasan tersebut telah menimbulkan persoalan, mulai dari sengketa dengan masyarakat adat hingga potensi deforestasi yang dikhawatirkan memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

“Kalau memang tujuan utama PSN ini untuk masyarakat, kenapa hak-hak masyarakat justru terabaikan. Kami melihat ada persoalan sengketa masyarakat adat dan potensi deforestasi yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Di tengah aksi, massa kemudian masuk ke area Kantor DPRD Sulawesi Tengah dan diterima oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng, Dandi Adhy Prabowo dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi. 

Mereka kemudian melanjutkan aksi pembakaran ban dan orasinya didalam pelataran Kantor DPRD tepat didepan jalan masuk menuju ruangan Ketua DPRD Sulteng. 

Baca juga: Daftar Harga HP Oppo di Indonesia Kamis 18 Juni 2026: Oppa A6 Pro, Find X9 Pro, Oppo Reno 15

Sementara itu, Mugnie menyebut aksi tersebut juga menjadi bentuk ultimatum kepada anggota DPRD Sulawesi Tengah agar lebih serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Ia mengaku pihaknya kecewa terhadap tindak lanjut sejumlah aksi yang sebelumnya telah dilakukan karena dinilai tidak membuahkan hasil.

Ia menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal tuntutan tersebut dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila aspirasi yang disampaikan tidak diindahkan.

“Tujuan kami sejak awal adalah menciptakan perubahan. Jika tuntutan ini tidak direspons, maka aksi-aksi selanjutnya akan tetap kami lakukan,” tegas Mugnie.

Berikut 19 tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi: 

Isu nasional:

1. Revisi UU Polri dan TNI
2. Tolak wacana pilkada via DPK
3. Sahkan RUU Perampasan Aset
4. Tegaskan Supremasi masih hokum dan supremasi sipil
5. Turunkan harga bahan pokok
6. Kembalikan TNI Kebarak
7. Menolak Kenaikan Harga BBM
8. Hentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
9. Cabut Regulasi dan komersialisasi pendidikan
10. Berikan hak guru honorer
11. Jadikan program pendidikan sebagai prioritas Negara dan stabilkan rupia
12. Pemberhintaan pemborosan APBN
13. Menuntut Pemerintahan Probowo-Gibran Untuk Mengakui Kesalahan Atau Dosa
Pemerintah Saat Ini

Isu Regional

1. Evaluasi Tambang Yang di Sulteng dan hentikan Devorestasi
2. Hentikan Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Konflik Agraria
3. Kawal PSN Parigi Moutong
4. Menuntut Pemerintah Sulteng Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Pangan dan Kesehatan
di Sulteng.
5. Hentikan Praktik Bank Tana di Poso
6. Tindak Kasus HIV di Kota Palu (*)

( TribunBreakingNews )